Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan bahwa lembaganya tak memberikan perhatian yang berbeda kepada seluruh bakal calon presiden (Bacapres) yang telah ditetapkan partai.
Melihat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah melakukan safarinya setelah diumumkan sebagai bacapres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bagja mengaku sedang mengawasi Ganjar seperti halnya mengawasi Anies Baswedan.
"Pengawasan kami terhadap Mas Ganjar sama seperti kami mengawasi Mas Anies. Cuma Mas Ganjar kami tambah dengan pengawasan penggunaan fasilitas negara karena dia Gubernur Jawa Tengah," kata Bagja ketika dihubungi Republika dari Jakarta, Ahad (7/5/2023).
Baca Juga: Survei SMRC: Pemilih Kritis di Pilpres 2024 Lebih Menginginkan Prabowo Dibanding Ganjar dan Anies
Bagja menyebut, pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran seperti penggunaan rumah ibadah, ajakan memilih, dan penggunaan fasilitas negara selama kegiatan safari politik. Pada akhir pekan ini, lanjut dia, petugas Bawaslu daerah mengawasi safari politik Ganjar dan Anies di Jawa Timur.
Ganjar diketahui melakukan kegiatan safari politik di Kota Surabaya dan Kota Jember pada Sabtu (6/5/2023) dan Ahad (7/5/2023). Sedangkan Anies bersafari ke Kota Jember pada hari yang sama.
Bagja mengatakan, hingga saat ini Bawaslu RI masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Bawaslu daerah. Karena itu, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam kegiatan safari politik dua tokoh tersebut.
"Laporannya belum sampai ke kami," ujarnya.
Kendati masih menunggu, Bagja menilai secara garis besar kegiatan safari politik Ganjar tidak mengandung unsur pelanggaran. Sebab, kegiatan itu dilakukan pada hari libur kerja Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dia juga tidak menggunakan pakaian dinas. Tidak pula digelar di tempat ibadah.
Ganjar diketahui baru dalam beberapa pekan terakhir melakukan kegiatan safari politik. Sedangkan Anies sudah lebih dulu bersafari, yakni sejak tahun 2022. Safari Anies ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh sempat dilaporkan ke Bawaslu RI.
Baca Juga: Ini Saran Ade Armando untuk PDIP jika Ingin Ganjar Menangi Pilpres 2024
Bawaslu RI pada akhir 2022 menolak laporan dugaan pelanggaran Anies tersebut karena eks Gubernur DKI Jakarta itu belum resmi menjadi capres. Kendati demikian, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung.
Selain itu, Bawaslu menyebut kegiatan safari politik itu "terkesan mencuri start" kampanye capres Pemilu 2024. Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir tahun 2023. "Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu," ujar Komisioner Bawaslu RI Puadi, ketika itu.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
