Menu


Tidak Diundang dalam Pertemuan di Istana, Partai NasDem Masih Merasa Kecewa

Tidak Diundang dalam Pertemuan di Istana, Partai NasDem Masih Merasa Kecewa

Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Konten Jatim, Depok -

Partai NasDem masih merasakan kekecewaan usai mereka tidak mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam pertemuan tertutup di istana. Pertemuan tertutup tersebut dihadiri oleh petinggi partai koalisi.

Mengutip Rakyat Merdeka pada Minggu (7/5/2023), meskipun Jokowi dan parpol koalisi sudah memberikan penjelasan, Partai NasDem masih belum terima. Mereka masih mengungkit-ungkit tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam pertemuan itu.

Baca Juga: Buntut Jokowi Tidak Undang NasDem dalam Pertemuan Tertutup, JK Sindir Jokowi, Minta Contoh SBY dan Megawati

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali mengaku heran dengan keputusan partainya yang mengusung Anies Baswedan jadi masalah di koalisi. Menurutnya, mengusung siapa pun di Pipres, merupakan kewenangan partai.  Anggota Komisi III ini pun menuding Jokowi tengah memfasilitasi parpol koalisi pemerintah untuk membentuk poros baru, menatap Pemilu 2024. Seingatnya, Partai NasDem tidak pernah aneh-aneh.

"Pak Jokowi merasa pengusungan Anies itu menjadi permasalahan. "Kami tidak merasa bahwa ada sesuatu hal yang kami langgar dalam koalisi ini," tegasnya.

Meskipun tak lagi dianggap dalam koalisi pendukung pemerintah, Ahmad Ali memastikan sikap partainya tetap sama. Yakni akan terus mengawal kepemimpinan Jokowi hingga berakhir di tahun 2024. 

Baca Juga: Nasdem: Ada Hambatan Psikologis Ganggu Komunikasi Paloh dan Jokowi

Dia menolak dengan desakan dari berbagai pihak, agar Partai NasDem sebaiknya keluar dari koalisi. Misalnya seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang keluar dari pemerintahan, setelah beda jalan saat Pilpres 2019 lalu.  Dirinya menyerang balik pihak yang mendesak Partai NasDem keluar dari kabinet. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif Jokowi.

“PAN itu penumpang gelap dulu, kok mau dibanding-bandingkan. PAN gabung di tengah jalan. Kebijakan partainya tidak mengawal pemerintahan, kecuali mereka mau nambah kursi ya. Kalau kemudian mereka mendesak-desak keluar dari pemerintahan untuk menambah kursi kabinet ya itu hal berbeda," tukasnya.

Sindiran juga datang dari Sugeng Suparwoto. Ketua DPP Partai NasDem itu mengungkit agenda pertemuan yang membahas Pilpres saat Presiden dan 6 parpol di Istana. Dia menyindir Jokowi sedang cawe-cawe urusan Pilpres.

"Mohon maaf. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan. Intinya bagaimana meng-endorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," kritiknya.

Agar hubungan antar Partai NasDem dan Jokowi harmonis lagi, dia berupaya mempertemukan Surya Paloh, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Jokowi. Sugeng Suparwoto mengatakan Luhut Binsar Pandjaitan akan menjadi pembawa pesan di antara Surya Paloh dan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Hal ini telah dibahas saat Surya Paloh bertemu Luhut Binsar Pandjaitan beberapa hari lalu.

"Lepaskanlah ego masing-masing dengan prevensi atau referensi calon kandidatnya masing-masing. Tetapi kita lebih pada persoalan-persoalan karena bangsa ini besar, begitu. Dan ini harus menjadi realita," imbuhnya.

Baca Juga: Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalanan Rusak Lampung, Kader Demokrat: Semua Gara-Gara Jokowi Bangun Tol

Sikap Partai NasDem yang mulai menyerang pemerintah dan mitra koalisi ditertawakan Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno. Menurutnya, Jokowi akan mengundang seseorang tergantung dari apa yang ingin dibahas. Keputusan saat itu sebagai upaya menjaga perasaan Partai NasDem. 

"Bila topik terkait hal-hal yang menyangkut strategi kerja sama politik jelang Pemilu 2024, tentu tidak mengundang NasDem merupakan sinyal kedewasaan. Bayangkan jika NasDem datang, justru akan salah tingkah. Pengundang akan dinilai tak menjaga perasaan," ujarnya.

Lagipula, sikap Partai NasDem membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sudah menunjukkan perbedaan arah pandangan. 

Baca Juga: Enggak Cuma Pemerintah, Warga Ngaku Kena ‘Prank’ Saat Jokowi Kunjungi Lampung

"Sungguh tidak etis, bila pihak yang diundang, diminta mendengar hal-hal yang seharusnya tidak didengar," ucap Hendrawan Supratikno.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi meminta Partai NasDem segera angkat kaki dari pemerintahan karena sudah menjadi duri dalam daging. “Tunjukkan dong sikap gentleman. Kalau sudah beda ya keluar,” ujar Awi-sapaannya. 

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Rakyat Merdeka.