Partai Demokrat mencium dugaan Anies Baswedan hendak dibuat menjadi tersangka KPK. Hal ini menyusul pertemuan yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan keenam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pendukung pemerintah.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief pada Kamis (4/5/2023).
Andi menduga pertemuan tersebut merupakan sebuah persekongkolan untuk menggulingkan Anies Baswedan dari bacapres Pilpres 2024 yang diusung oleh Koalisi Perubahan.
Baca Juga: Siap-siap, NasDem Pastikan Sosok Cawapres Anies Bakal Jadi Kejutan
Menurut Andi, diduga ada upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan yang sudah lebih dulu maju dan dideklarasikan menjadi capres di Pilpres 2024.
"Jangan sampai persekongkolan di Istana akan memproduksi pak Anies Baswedan sebagai tersangka KPK," kata Andi dikutip dari akun Twitter miliknya, Kamis (4/5/2023).
Lebih jauh, Andi mengatakan lokasi pertemuan politik yang dilakukan Jokowi dan ketum parpol pendukung pemerintah tersebut digelar di Istana Kepresidenan.
Alumni aktivis 98 tersebut menilai penggunaan Istana sebagai pertemuan politik segelintir golongan tersebut merupakan hal yang tidak etis dilakukan seorang pemimpin negara.
"Istana Presiden itu bukan tempat kongkow pimpinan partai. Kalau kongkow mbok ya di cafe," sindir Andi.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi salah satu pimpinan partai yang hadir ke pertemuan tersebut mengatakan Jokowi banyak membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini.
Baca Juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Rebound Usai Deklarasi Capres, Anies Masih Jeblok
"Sekarang kalau tidak salah nilai GDP kita sudah mencapai Rp 1,5 triliun. Ya, diperkirakan ekonomi kita sudah jadi ke-16 terbesar dan masih sangat mungkin untuk kita bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita bisa pandai memanfaatkan keadaan," kata Prabowo melansir Suara.com.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
