Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi berbagai manuver partai politik menuju Pemilu 2024.
Fahri mengungkap bahwa selama belum waktunya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), maka tidak akan ada yang pasti.
Baca Juga: PPP Minta Jatah Cawapres, Ingin Ulangi Sejarah Megawati-Hamzah Haz
"Perikatan yang sah itu terjadi pada 19 Oktober 2023. Itu yang negara terlibat, misalnya partai politik yang sudah mendaftar lalau membatalkan dukungan, itu dapat hukuman denda," ujar Fahri Hamzah, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube Total Politik, Kamis (4/5/2023).
Fahri Hamzah menlanjutkan, dinamika-dinamika yang ada saat ini pada dasarnya liar. Hal tersebut dikarenakan prosesi pemilihan pemimpin yang masih diberi waktu begitu panjang.
Dengan demikian, masih panjang juga waktu untuk menebak-menebak seperti akan ada pertemuan di mana, dengan siapa, dan lain-lain.
"Jadi kalau kita memakai teori komposisi jadi besok ada sembilan ketum parpol, kalau kita kombinasi per mutasi, nanti si A ketemu B si B ketemu C si A ketemu C si C ketemu D ini kan masih mungkin terjadi dan kita terutama industri media yang menikmati," jelas Fahri Hamzah.
Kemudian Fahri Hamzah memberi contoh ketika Ketua Umum Partai Golkar bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), padahal ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Padahal ada AHY, kemudian 'wah apanih' lalu dibahas, jadi spekulasi. (Ada spekulasi) KIB kan pecah, kurang cukup, berarti mau ngegalang Demokrat. Tapi gimana PKS-Nasdem, wah Anies Baswedan gagal, itu dibahas. Eh besok ada pertemuan lagi," tambah Fahri Hamzah.
"Ini banyak yang belum manuver dan setiap manuver akan kita bahas. Padahal semua pembahasan itu tidak ada gunanya," pungkas Fahri Hamzah
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
