Analis Politik dan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti aksi mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta pada malam Selasa (2/5).
Hal itu dilakukan dalam rangka acara silaturahmi yang diadakan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dianggap tidak etis dilakukan oleh seorang kepala negara.
Baca Juga: Pilih Bergabung dengan PPP, Sandiaga Uno: Akan Ada Penjajakan
Dedi mengkritik bahwa Jokowi telah menggunakan posisinya sebagai kepala negara untuk kegiatan politik praktis. "Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kritik Dedi.
Menurut pernyataan Dedi, dengan melakukan tindakan yang tidak etis seperti itu, Jokowi dianggap telah kehilangan kekuasaannya, terutama sebagai kepala negara.
"Jokowi kehilangan wibawa kepala negara karena telah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongannya sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Wapres Minta Penembakan di Kantor MUI Diusut dengan Tuntas
Dedi juga mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa pertemuan itu diadakan untuk membentuk Koalisi Besar dalam Pilpres 2024.
"Bisa saja pertemuan itu untuk mengupayakan koalisi besar sebagaimana yang selama ini memang Jokowi inginkan," ucap Dedi.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
