Beberapa waktu belakangan, aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Operasi Papua Merdeka (OPM) dianggap semakin radikal. Sejumlah tokoh pun meminta agar pemerintah segera melakukan tindakan tegas terhadap organisasi tersebut.
Mengutip JPNN pada Sabtu (29/4/2023), Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI, dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas namun terukur terhadap gerakan separatis KKB di Papua.
Mengingat gerakan separatis KKB makin merajalela lantaran kerap menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan. Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri.
Baca Juga: Bambang Soesatyo Sebut Pemilu 2024 Bisa Ditunda, Asalkan…
Bamsoet yang akrab disapa itu juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengkategorikan KKB Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.
"Sikap pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," tegas Bamsoet, Sabtu (29/4/2023).
Ketua ke-20 DPR itu menyampaikan selain pengerahan pasukan dan tindakan tegas, penting juga bagi pemerintah untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah, para tokoh adat, tokoh suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak.
Baca Juga: Rawan Perpecahan, Bamsoet Usulkan Pengkajian Ulang Sistem Demokrasi Indonesia
"Masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap status siaga tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan, baik prajurit maupun rakyat," kata Bamsoet.
Pria yang sekarang juga menjabat sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mengingatkan menjelang pertengahan 2023 saja, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua. Misalnya, pada awal Februari lalu, terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak.
Peristiwa itu menyebabkan 12 orang meninggal dunia, serta 18 personel dari TNI-Polri dan 32 warga sipil terluka. Tak hanya itu, Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari hingga kini masih disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, menurut Bamsoet upaya dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Baca Juga: Total 6 Korban, Ini Deretan Prajurit TNI yang Gugur Diserang KKB
Mengingat pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua.
"Menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan. Bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan," tegas Bamsoet lagi.
Baca Juga: Jadi Korban Kebiadaban KKB, Jenazah Pratu F Ditemukan di Jurang dengan Senjata Lengkap
Dia berharap masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki.
"Sehingga mereka bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya," pungkas Bamsoet.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
