Pengamat politik dan ahli hukum tata negara, Refly Harun membeberkan empat alasan yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan perlindungan usai tak lagi menjabat sebagai RI 1.
Alasan pertama kata Refly, yakni terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang berkaitan dengan kasus KM 50.
"Dalam berbagai kesempatan, saya menggariskan 4 hal alasan kenapa Jokowi perlu perlindungan setelah tidak lagi menjabat. Satu, soal dugaan ikut dalam pelanggaran hak asasi manusia, utamanya misalnya KM 50," kata Refly Harun dari kanal YouTube pribadinya, dikutip Konten Jatim pada Jumat (28/4/2023).
Baca Juga: Jokowi Diprediksi Bisa Cabut Dukungan buat Ganjar, Asalkan Prabowo Bisa Jamin Hal Ini
Alasan kedua, sambung Refly Harun, yakni terkait dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
"Yang kedua adalah terkait dengan KKN kolusi korupsi dan nepotisme yang tidak hanya melibatkan dirinya tapi terutama isu keluarganya yang sering disindir oleh ekonom seperti Rizal Ramli, bagaimana sang Kaesang bisa memiliki saham di puluhan perusahaan ketika Jokowi berkuasa," tuturnya.
Selain dugaan pelanggaran HAM dan isu soal KKN, alasan lainnya adalah Jokowi ingin memastikan bahwa dinasti yang dibangun keluarganya tetap berjalan mulus dan tidak berantakan ke depannya.
Sebab, Jokowi telah menancapkan dinasti melalui Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta, menantunya Bobby Nasution yang menjabat Wali Kota Medan, serta putra bungsunya Kaesang Pangarep yang mulai tertarik mengikuti jejak sang ayah untuk terjun ke politik.
"Yang ketiga adalah potensi soal dinasti keluarga yang sudah dibangun, tentu Presiden Jokowi tidak ingin dinasti keluarganya berantakan ketika dia tidak lagi berkuasa. Karena dia sudah menancapkan dinasti itu di diri Gibran Rakabuming dan Kaesang juga mau ikut politik, serta Bobby Nasution," ucap Refly.
Serta yang keempat adalah Jokowi ingin memastikan bahwa warisan atau legacy-nya tetap dapat dilanjutkan oleh presiden yang akan menjabat berikutnya, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Dan yang keempat adalah soal legacy, soal proyek-proyek yang sudah dibuat dan proyek yang masih tertunda. Tentu Jokowi ingin itu dilanjutkan dan tetap menjadi pihak yang punya pengaruh untuk memegang proyek tersebut, terutama seandainya proyek tersebut memang belum selesai seperti IKN ya," ungkap alumnus Universitas Gadjah Mada itu.
"Jadi 4 hal itu yang membuat Prabowo menjadi punya peluang besar untuk diendorse karena tentu untuk empat hal tersebut dia bisa menjamin bahwa Jokowi tidak akan diapa-apakan," tandasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
