Wartawan senior Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda mengkritik pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Kritikan itu disampaikan Mpu Jaya Prema lewat twitternya pada Minggu (18/9/2022).
Lewat kicauannya, Mpu Jaya menilai seorang sekelas Mahfud seharusnya tidak hanya mengeluh tapi berupaya melakukan sesuatu dari dalam.
Sebab, Mahfud memiliki power dan wewenang terkait jabatan yang kini diembannya.
Baca Juga: Tak Peduli Akan Data Dirinya yang Disebar Bjorka, Mahfud MD Kini Ramai Dihujat Warganet
"Lha kalau pak @mohmahfudmd saja ngomong begini, terus mau ngomong apa kita? Tak bisakah Pak Menko memperbaiki dikit2 dari dalam mumpung masih di lingkar kekuasaan?"
"Kalau setingkat Menko mengeluhnya begini, bukan saja negeri ini "sedang tak baik2 saja" tapi sudah hancur2an," tulis Mpu.
Lha kalau pak @mohmahfudmd saja ngomong begini, terus mau ngomong apa kita? Tak bisakah Pak Menko memperbaiki dikit2 dari dalam mumpung masih di lingkar kekuasaan? Kalau setingkat Menko mengeluhnya begini, bukan saja negeri ini "sedang tak baik2 saja" tapi sudah hancur2an. https://t.co/UygOwOlIJj
— MpuJayaPrema-??????????? (@mpujayaprema) September 18, 2022
Pernyataan Mahfud soal kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja disampaikannya dalam acara puncak HUT ke-56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam.
Pada kesempatan itu, orang dekat Presiden Joko Widodo ini menilai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tak sehat dan tak dalam kondisi yang baik.
Mahfud mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.
Baca Juga: Hadeh, Lagi Lagi Ada (Diduga) Polisi Berulah! Kali Ini Sampai Bikin Mahfud MD Turun Tangan
Melihat fenomena itu, Mahfud mengklaim hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
"Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK," kata mantan Ketua MK itu.
"Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli," lanjutnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
