Anggota Komisi VII DPR Mulyanto melihat banyak kontradiksi dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan hal ini saat mengevaluasi lembaga tersebut.
Jokowi perlu melihat secara objektif efektivitas kinerja kelembagaan BRIN, terutama pasca peleburan seluruh lembaga riset kementerian dan non kementerian dalam satu wadah. Bila penggabungan tersebut hanya melahirkan kontroversial di tengah masyarakat, sebaiknya Jokowi segera membubarkan lembaga tersebut.
Baca Juga: Jokowi akan Pertemukan Pimpinan Parpol untuk Bahas Ganjar, Said Didu: Demokrasi Macam Apa Ini?
"Bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat, yakni ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah oleh APH," ujar Mulyanto saat dihubungi, Rabu (26/4).
Sebelum adanya pernyataan mengancam warga Muhammadiyah dari oknum peneliti BRIN, lembaga tersebut sempat salah memprediksi ihwal badai dahsyat di wilayah Jabodetabek. Di mana prediksi tersebut langsung dibantah oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Adapula persoalan privatisasi Kebun Raya Bogor, kasus penutupan balai riset antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan UNESCO, dan pembubaran LBM Eijkman. Hingga kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
