Loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eko Jhones menyatakan, Presiden Jokowi terlihat berpihak di Pilpres 2024, berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat.
Menurutnya, Jokowi mempunyai ambisi pribadi di Pilpres 2024, sehingga ia tidak bisa netral, ini disampaikan Eko menanggapi pernyataan politikus PKB Umar Hasibuan.
Baca Juga: 7 Cawapres Potensial Versi Jokowi untuk Dampingi Ganjar di Pilpres
"Sayangnya Jokowi gak bisa netral karena punya ambisi pribadi," ujar kader Partai Demokrat itu dikutip dari Twitter @ekojhones77, Rabu (26/4).
Pasalnya Umar Hasibuan meminta agar Politikus PDIP Pramono Anung menyampaikan kepada Jokowi agar netral di Pilpres 2024, seperti yang disampaikannya kepada SBY ketika Pilpres 2014.
"Mustinya anda sampaikan itu ke presiden jokowi supaya netral. Kalau SBY mau waktu beliau presiden memihak prabowo mungkin Jokowi gak akan jadi presiden tapi beliau netral. SBY itu negarawan ulung," ujar Umar dalam akun Twitter @Umar_Hasibuan__.
Sebelumnya, Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung meminta Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tetap netral dalam Pemilu Presiden 2014 sehingga keamanan dan kenyamanan akan terjamin.
"Apabila itu dilakukan (netralitas Presiden), maka keamanan dan kenyamanan akan terjamin dan Pilpres 2014 berjalan aman," kata Pramono di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.
Baca Juga: Bahas Masa Depan Anies, Zulfan Lindan Singgung Orang di Belakang Jokowi
Pramono yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan Presiden bertugas sebagai kepala negara dan pemerintahan, sehingga menjaga keamanan bangsa serta negara. Karena itu dia menilai pelaksanaan Pilpres 2014 menjadi pertaruhan bagi seluruh rakya Indonesia untuk bisa tercapai keamanan dan kenyamanan.
"Kita punya pengalaman Pemilu Presiden secara langsung di 2004 dan 2009 yang semuanya berjalan baik," ujarnya.
Dia menegaskan, Presiden Yudhoyono harus bertindak adil dan netral dalam Pilpres 2014 meskipun partainya (Partai Demokrat) memberi dukungan pada salah satu pasangan capres-cawapres.
Selain itu menurut dia, Presiden harus memastikan netralitas TNI dan Polri dalam Pilpres karena netralitas tidak bisa ditawar.
"Netralitas TNI dan Polri adalah harga mari. Ketika TNI dan Polri 'main-main' dengan netralitas maka rusak demokrasi Indonesia," tegasnya.
Menurut dia, apabila ada anggota TNI dan Polri yang terlibat politik praktis maka atasannya harus memberikan sanksi tegas. Dalam hal tersebut menurut dia, Presiden pun harus tegas, jangan seolah-olah tidak terjadi sesuatu.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
