Menu


Polemik Unggahan ASN BRIN: Berawal dari Sindiran Thomas BRIN Hingga Timbul Ancaman ‘Bunuh Muhammadiyah’

Polemik Unggahan ASN BRIN: Berawal dari Sindiran Thomas BRIN Hingga Timbul Ancaman ‘Bunuh Muhammadiyah’

Kredit Foto: Suara.com/Pebriansyah Ariefana

Konten Jatim, Jakarta -

Unggahan komentar Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin masih menjadi perhatian dari berbagai pihak setelah menulis ancaman kepada Muhammadiyah.

Hal ini sendiri bermula dari Peneliti Senior BRIN Thomas Djamaluddin yang buka suara terkait polemik berbedanya 1 Syawal Muhammadiyah dengan pemerintah melalui unggahan di akun Facebook miliknya.

Berikut ini bunyi status Facebook Thomas yang berujung perdebatan Andi Pangerang dengan pemilik akun Ahmad Fausan S: “Dua pertanyaan yg ditanyakan setelah Sidang Isbat kemarin, 20 April 2023. 1. Mengapa dengan hilal yang tidak mungkin dirukyat, masih dilaksanakan kegiatan rukyat di banyak titik?; 2. Mengapa perlu diadakan sidang isbat? Sementara beberapa tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang isbat ditiadakan. Ini jawaban saya,” tulis Thomas seperti dilihat Selasa (25/4/2023).

Baca Juga: Merasa Tersakiti, PP Muhammadiyah Resmi Laporkan Peneliti BRIN ke Polisi

Dalam unggahan itu, Thomas menyertakan tautan artikel yang memuat penjelasannya. Thomas mengatakan, lalu ada pemilik akun Aflahal Mufadilah yang menulis di kolom komentar,

Akhirnya hanya tanya, kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di tengah perbedaan yang melanda, sebab segelintir umat Islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa’.

Thomas mengaku menanggapi komentar pemilik akun Aflahal Mufadilah dengan kalimat, ‘Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat Salat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas.

Baca Juga: Peneliti BRIN yang Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Resmi Dilaporkan ke Polisi

Thomas mengatakan maksudnya memang kepada Muhammadiyah. Thomas, secara pribadi, menilai ormas Muhammadiyah tak taat keputusan pemerintah.

Tanggapan saya berdasarkan fakta, Muhammadiyah memang tidak taat pada keputusan Pemerintah, dengan menyatakan Idul Fitri lebih dahulu. Pemerintah tidak mempermasalahkan. Terkait dengan ‘minta difasilitasi’ merujuk pernyataan Ketua PP Muhammadiyah,” terang Thomas.

Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Tampilkan Semua Halaman

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Fajar.