Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menanggapi soal lika-liku TNI dalam hadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia menyebut pemerintah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk menangani konflik.
Namun perlu penjelasan status OPM ini bagaimana. Karena status OPM akan mempengaruhi bagaimana nanti penindakan akan dilakukan.
Baca Juga: Sandera Pilot Susi Air, OPM Minta Bantuan Militer ke Negara Asal Pilot
"Selama definisinya jelas, penjelasannya ada. Karena secara langsung saya dengan presiden mengatakan permasalahan di Papua harus ditindak tegas, mereka yang jelas melanggar hukum, tindakan separatis, bukan dihadapi dengan cara halus," ujar Dave Laksono, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube Beritasatu, Minggu (23/4/2023).
Meski demikian, Dave melanjutkan, pendekatan dengan masyarakat umum Papua tetap dilakukan dengan humanis. Selain itu, OPM banyak menduapat dukungan dan simpati.
Selain itu, ada isu-isu SARA yang terus ditumbuhkan. Oleh sebab itu penting dilakukan pendekatan-pendekatan antara masyarakat asli dengan para pendatang.
"Ini juga harus dihapus pemikiran begitu, semua ini kita satu, satu bagian dari NKRI. Jadi jangan ada pemikiran atau konsep dia beda, dia luar, dia pendatang, dia asli. Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah papua," jelasnya.
Selain itu, Dave juga mengatakan secara personel, teknologi, elektronik dan lain-lainnya kemampuan TNI jauh lebih canggih dari pada OPM, namun kerap terjadi kecolongan. Ia mempertanyakan apakah itu salah strategi atau kelengahan personel.
"Apa itu salah strategi atau kelengahan personel di lapangan ya itu harus ada pertanggungjawaban, baik penanggung jawab lapangan maupun humas setempat," pungkasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
