Laksamada Muda TNI Soleman B. Ponto tekankan bahwa disiplin polisi harus merujuk kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan pada militer.
Soleman menjelaskan bahwa aturan polisi tidak mengenal hukum Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum). Oleh karena itu, tidak ada yang namanya tindak disiplin oleh atasan kepada bawahan.
“Yang dikenal itu adalah pejabat pengambil keputusan, pejabat yang berwenang menghukum. Tidak mengenal tindakan disiplin, yang ada adalah hukuman disiplin,” ujar Soleman dalam video yang diunggah di kanal Refly Harun pada Rabu (14/09/2022).
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI tersebut mengatakan bahwa tindakan disiplin hanya diatur di dalam militer.
“Saya boleh tempeleng ke sana-kemari karena kewenangan saya diberikan oleh undang-undang untuk tindakan disiplin, sedangkan polisi tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan,” jelasnya.
Menurut penjelasannya, polisi hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), tetapi PP sendiri tidak mengatur hukuman atau tindakan fisik. Tindakan fisik seorang atasan dalam menghukum harus diatur oleh undang-undang.
Ketidakjelasan aturan disiplin yang diterapkan polisi membuat institusi penegak hukum negara tersebut menjadi sering salah pemahaman.
“Itu yang mengakibatkan sifatnya polisi menjadi seperti milter karena disiplinnya militer,” ucap Soleman.
Baca Juga: Oh, Pantas Polisi Ketakutan! Kemungkinan Begini Risiko Kalau Polisi Sampai Menahan Putri Candrawathi
Bagi Soleman, sifat militer yang diterapkan oleh kepolisian akan menimbulkan banyak pertanyaan di dalamnya, khususunya dalam penerapan undang-undang.
Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali disiplin yang digunakan kepolisian agar lebih jelas apakah polisi menerapkan sistem disiplin militer yang memang diatur di dalam undang-undang atau menerapkan disiplin PNS.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
