Menu


Cak Imin Peringatkan Risiko Jika APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Cak Imin Peringatkan Risiko Jika APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kredit Foto: DPR RI

Konten Jatim, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendukung langkah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menolak permintaan China yang bersikeras ingin APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Resikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangannya, Senin (17/4/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.

Baca Juga: Pengamat Nilai Airlangga Berpeluang Jadi Cawapres Ketimbang Cak Imin, Ini Alasannya

"Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin utang," tegas Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.

"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," tukas Gus Muhaimin.

Diketahui Sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang kemudian ditolak oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: Pengamat: Koalisi Besar Capresnya Prabowo, Airlangga Lebih Mumpuni Jadi Cawapres Dibanding Cak Imin

"Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," papar Luhut.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Fajar.