Politikus Partai Demokrat Benny Harman meminta presiden untuk tak menjadi tim sukses (timses) calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tertentu. Hal ini menyoroti terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomandoi Koalisi Besar.
Menurutnya, tugas negara adalah menyukseskan pemilu, bukan jadi tim sukses calon tertentu.
Koalisi Besar digagas oleh lima partai, yakni Partai Gerindra dan PKB (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), serta Partai Golkar, PAN, dan PPP (Koalisi Indonesia Bersatu).
Baca Juga: Demokrat Kritik Keterlibatan Jokowi dalam Koalisi Besar: Harusnya Meneladani SBY
Saat pertemuan pertama lima partai ini, Presiden Jokowi turut hadir. Belakangan, Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut koalisi ini dikomandoi orang nomor satu di Indonesia itu.
Karenanya, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menyebut tugas presiden sebagai Kepala Negara untuk menyukseskan Pemilu.
"Jangan jadi tim sukses presiden dan atau Capres atau Cawapres," ungkapnya dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Senin (10/4/2023).
"Tugas negara menyiapkan Pemilu agar sukses. Presiden jangan memihak," sambungnya.
Selain itu, ia mengatakan agar negara menjamin penyelenggara negara independen. Untuk memastikan Pemilu dan Pilpres bersih, jujur, dan adil.
Baca Juga: Wacana Koalisi Besar KIB-KKIR Mencuat, Pengamat Sebut Gegara Khawatir Lihat Gelombang Dukungan Anies
"Memastikan Pemilu dn Pilpres bersih, jujur dan adil dan para peserta bertarung fair, Presiden juga harus memastikan penyelenggara Pemilu seperti KPU, Banwas, Pemerintah, juga TNI, POLRI, BIN, dan Basarnas juga BUMN dan KPK dan pengadilan benar-benar independen," jelasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
