Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut mengatur pembentukan koalisi besar.
"Tidak ada mengatur-atur, tidak ada. Partai-partai politik, dalam hal ini ketua-ketua umum parpol memiliki independensi untuk bisa menentukan arah perjuangan partainya ke depan,” kata Eddy Soeparno, mengutip fajar.co.id, Sabtu (8/4/2023).
Baca Juga: Ganjar Dampingi Jokowi di Solo, Pengamat: Sinyal Hubungan Membaik
Ia melanjutkan, Jokowi merupakan pembina partai politik untuk seluruh partai politik di Indonesia. Dalam hal ini, Jokowi hanya menghendaki pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) dengan suasana damai, lancar, dan tidak ada gejolak yang membahayakan, terutama dari aspek perekonomian.
"Itu saja guidelines-nya," jelas Eddy.
Terkait dengan koalisi besar yang bertujuan untuk membentuk dua poros dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Eddy menyatakan bahwa sampai saat ini belum dapat disimpulkan demikian karena masih dalam tahapan awal.
"Saya kira kita tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu, ya. Tadi saya sampaikan ini kan bagian dari sebuah proses yang kita awali. Dan ini proses yang awal, di tahapan awal," kata Eddy.
Pernyataan tersebut menanggapi isu koalisi besar yang berada di bawah orkestra Jokowi. Sebelumnya, Jokowi telah menepis pernyataan bahwa dirinya yang mengorkestrasi pembentukan koalisi besar tersebut.
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, dan untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi, usai menghadiri acara silaturahmi Ramadan yang digelar PAN di Kantor DPP PAN beberapa waktu lalu.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
