Bupati Meranti Muhammad Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Selatpanjang pada Kamis (6/4/2023) malam.
Muhammad Adil telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan lantaran diduga menerima suap pengadaan jasa umrah.
Baca Juga: Kritik Koalisi Besar, Jhon Sitorus: Kalo Kegendutan Nanti Susah Gerak Lho
Wakil Bupati Meranti Asmar memanggil Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten dan seluruh pimpinan OPD ke rumah dinasnya pasca Bupati Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Pemanggilan yang dilakukan Asmar terhadap bawahannya ini mengenai kepastian roda pemerintahan tetap berjalan normal seperti biasanya.
Untuk sementara waktu, Asmar akan mengambil alih kebijakan sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati Meranti sampai beberapa hari ke depan. Ia meminta kepada seluruh jajaran pejabat tetap bekerja optimal agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.
"Untuk langkah selanjutnya, semua kebijakan akan dialihkan kepada saya sebagai Plh (Bupati Meranti). Jadi roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Asmar kepada Antara.
Baca Juga: Hengkang dari Gerindra, Sandiaga Pastikan Kepindahannya ke PPP
Saat ditanya mengenai Bupati Adil ditangkap KPK, ia tidak berbicara banyak. Dirinya hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang sesuai SOP yang dijalankan.
Kemudian terkait sejumlah ruangan di dalam kantor bupati yang saat ini masih disegel KPK, salah satunya ruangan kerja Sekda. Asmar mengingatkan kepada jajaran dan pihak lainnya selain KPK, tidak ada yang boleh menyentuh atau merusak segel stiker KPK.
"Kalau ruangan yang kena segel, biarkan aja disegel, tidak bisa diganggu. Tetap kita menunggu perintah dari KPK. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat itu yang kita utamakan," bebernya.
Asmar juga tidak mengetahui secara pasti siapa saja pejabat Meranti yang diangkut KPK. Ia tidak mau berandai-andai memberikan informasi sepihak terkait pejabat yang ikut diamankan.
Jika nanti pejabat tersebut masih dalam pengawasan atau keperluan pemeriksaan KPK sehingga terjadi kekosongan jabatan, Wabup akan segera mengisi dengan pejabat yang lain sesuai fungsinya.
Baca Juga: Kontroversi Bawaslu Anggap Kader PDIP Tak Melakukan Kesalahan Saat Bagi-Bagi Uang di Masjid
"Saya tidak tahu (soal pejabat yang diamankan), mohon maaflah. Kalau (kekosongan jabatan) itu yang terjadi nanti, Insya Allah secepatnya kita isi. Kita akan berkoordinasi dulu dengan BKD dan Sekda, supaya ini cepat berjalan dan tidak ada terhambat," sebutnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
