Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut bahwa wacana pembentukan koalisi besar KIB dan KKIR oleh partai politik (parpol) pro pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Melawan kelompok oposisi disinyalir tak bakal mudah, oleh karenanya Adi menilai, wacana peleburan KIB-KKIR sebagai upaya antisipasi pencapresan Anies dari kubu pemerintah.
"Kalau Anies Baswedan dapat tiket pencapresan, tentu partai politik kubu pemerintah harus berpikir secara ekstra bagaimana misalnya melakukan soliditas politik, karena melawan Anies bukan perkara gampang," ujar Adi Prayitno dari kanal YouTube CNN Indonesia, dikutip Konten Jatim pada Kamis (6/4/2023).
Baca Juga: PAN Sebut Terbuka Kemungkinan Koalisi Besar KIB-KKIR Tanpa Ajak PDIP
"Apa pun judulnya, kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok antipemerintah, para pembenci Jokowi akan terkonsolidasi untuk mendukung Anies," sambung pengamat politik ini.
Adi menduga bahwa koalisi besar KIB-KKIR tak bakal dibentuk apabila nantinya Anies tak dapat tiket pencapresan untuk maju di Pilpres. Sebab, yang bertarung semuanya adalah orang-orangnya Jokowi alias all president's men.
"Karenanya gagasan koalisi besar ini sebenarnya sebagai upaya untuk mengantisipasi kalau Anies itu mendapatkan tiket politik," ungkapnya.
"Akan beda ceritanya kalau Anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan, tidak perlulah koalisi besar, untuk apa juga? Yang penting yang bertanding adalah orang-orang Jokowi. Kan itu yang sebenarnya dibayangkan oleh publik," jelasnya.
Baca Juga: Polarisasi Pilpres 2019 Dinilai Bakal Terulang Jika PDIP Merapat ke Koalisi Besar KIB-KIR
Diketahui sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar tampak serius dijajaki setelah lima ketua umum partai politik berkumpul di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, belum lama ini. Terlebih lagi dalam pertemuan itu juga turut hadir Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam pertemuan itu, tercatat hanya ada lima ketua umum parpol yang hadir, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
NasDem dan PDIP yang juga partai pendukung pemerintah, tak hadir dalam pertemuan itu. Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut berhalangan hadir lantaran masing-masing tengah berada di luar negeri.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
