Menu


‘Negara Oligarki’ Nyaris Jadi, Analis Berharap PDIP Tolak Gabung Koalisi Besar

‘Negara Oligarki’ Nyaris Jadi, Analis Berharap PDIP Tolak Gabung Koalisi Besar

Kredit Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

Konten Jatim, Surabaya -

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli berharap PDI Perjuangan (PDIP) menolak terbentuknya koalisi besar.

Hal itu mengingat mereka tak hadir dalam acara silaturahim nasional yang digelar PAN dan dihadiri Jokowi. Tujuannya agar terbentuknya lebih dari dua poros koalisi pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Jadi Menteri Termuda di Kabinet Jokowi, Menpora Dito Bisa Jadi Role Model Anak Muda

"Saya harap PDIP menolaknya, kalau tidak menolak dan setuju atas koalisi besar, maka pernyataan yang muncul selama ini bahwa negara ini diatur oleh oligarki menjadi menjadi kenyataan," ujat Romli saat dihubungi, Senin (3/4/2023).

Di balik wacana pembentukan koalisi besar, ia menilai elite-elite partai politik, khususnya yang berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya ingin Pilpres 2024 diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres).

Adapun slot pertama sudah diisi oleh Anies Rasyid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Hal tersebutlah yang mendasari wacana koalisi besar antara Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kelima partai itu dinilai hanya ingin mengamankan kekuasaannya di pemerintahan selanjutnya.

Baca Juga: Imbas Penolakan Timnas Israel, Pandangan Masyarakat ke Ganjar Akan Berubah

"Dengan lima partai tersebut akan membangun koalisi besar, bisa jadi nanti hanya dua pasang capres. Tampaknya para elite partai tidak mau memanfaatkan coattail effect dari pemilu serentak, mereka lebih tergiur dengan kemenangan dan kekuasaan yang nanti mereka dapat," ujar Romli.

Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Republika.