Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai PDIP sulit bersatu dengan koalisi besar, yakni KIB dan KIR. Koalisi Besar sudah punya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai King Maker. Sementara jika PDIP bergabung, maka akan ada dua kepentingan bersama Megawati Soekarnoputri.
“Saya melihatnya sulit kalau PDIP bergabung dengan koalisi besar, karena sudah ada Jokowi sebagai King Maker. Sedangkan jika PDIP masuk ada Megawati,” ujar Ujang dalam keterangannya pada Selasa (4/4/2023).
Baca Juga: 30 Tahun Mandek, Kader PDIP Sebut Telatnya Pembangunan Transportasi Jakarta Termasuk Era Jokowi
Kepentingan Jokowi dan Megawati dalam Pilpres 2024 belum tentu sama. Hal ini nantinya menentukan arah koalisi PDIP yang menentukan arah koalisi parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Kita lihat saja ke depan apakah kepentingan Jokowi dan Megawati sama. Kalau sama bisa gabung kalau beda akan jalan masing-masing. Koalisi besar di bawah komando Jokowi, PDIP di bawah komando Megawati,” tutur Ujang.
Dia juga menilai Pemilu 2024 menjadi tak menarik jika PDIP masuk dalam Koalisi Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Dua koalisi ini diwacanakan untuk dilebur menjadi koalisi besar.
“Kalau PDIP bergabung enggak menarik kan cuma ada dua pasang. Koalisi besar plus PDIP dengan Koalisi Perubahan,” kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin.
Jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar maka sudah dapat diprediksi capres-cawapres yang akan bertarung nantinya hanya dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden.
Pilpres dengan dua pasang capres dan cawapres untuk dipilih masyarakat sudah pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Hal itu mengakibatkan keterbelahan dukungan yang berkepanjangan. Meski pilpres sudah selesai, tapi banyak pihak tak menerima hasil yang diputuskan sehingga menyebabkan pemerintah mendapatkan reaksi dan ‘serangan’ dari berbagai pihak.
Untuk menghindari hal tersebut, dia mendorong PDIP membuat poros sendiri, atau bahkan mencalonkan capres dan cawapres sendiri. Sebab, hanya PDIP yang memiliki golden tiket memenuhi aturan 20 persen presidential threshold.
“Mestinya pasangan capres dan cawapres harus banyak agar rakyat punya pilihan. Agar tidak terjadi polarisasai seperti Pilpres 2019,” kata dia lagi.
Konfigurasi capres dan cawapres akan berjalan rumit apabila PDIP masuk. Dia meyakini saat ini koalisi besar sudah satu paham dengan Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.
Di sisi lain, PDIP hingga kini masih tetap ngotot ingin mengusung capres dari kadernya sendiri. Hal ini yang dilihat Ujang menjadi kecil peluang PDIP untuk bergabung dengan koalisi besar.
“Saya melihatnya capresnya Prabowo. Karena kita lihat dari tiga besar ada nama Prabowo, Ganjar dan Anies. Kalau Anies sudah didukung Koalisi Perubahan,” kata Ujang.
Baca Juga: Ketum Lima Parpol Bertemu Jokowi, Pengamat: Isyarat Bangun Koalisi Besar
Sementara Ganjar Pranowo, tampaknya telah dieleminiasi dukungannya dari Jokowi. Sebab, secara terang-terangan menolak Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20.
“Maka yang 3 besar itu elektabilitasnya tinggi hanya prabowo yang ada di koalisi besar,” tutur Ujang.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
