Presiden Jokowi menyerukan purifikasi di Piala Dunia U20 agar tidak masuknya politik. Namun partainya, PDIP, dengan tegas menentang kedatangan timnas Israel. Benarkah alasannya ideologis atau elektoral gain?
Langkah Wayan Koster terhenti oleh tiga jurnalis yang mengadangnya seusai rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin awal pekan ini.
Baca Juga: Isu Timnas Israel di Piala Dunia U20, Djafar: Jangan Dialihkan ke Politik, Agama dan Rasialisme
Awalnya, Gubernur Bali tersebut lancar memberikan keterangan soal isi pemaparannya tentang Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali dalam konsinyasi yang baru selesai.
Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu langsung menghindar ketika disodorkan pertanyaan tentang sikapnya yang menolak Tim Nasional Israel berlaga di Bali dalam ajang Piala Dunia Usia 20 Tahun atau U20.
“Haduh, bukan sikap saya, sikap pemerintah juga,” kata Koster.
Bersama ajudannya, sang gubernur hendak bergegas. Lekas-lekas tiga jurnalis mencegahnya pergi, dengan memberondong pertanyaan apakah ia akan merevisi sikapnya soal Timnas Israel.
"Cukup, jangan tanya saya, yang itu jangan tanya saya," setelahnya Koster langsung berlalu.
Baca Juga: Kader PDIP Tolak Kedatangan Timnas Israel, Pengamat: Tidak Lepas dari Sarat Politik
Sehari sebelumnya, FIFA resmi menunda pengundian atau drawing penyisihan grup Piala Dunia U20, yang seharusnya digelar di Bali, Jumat 31 Maret pekan ini.
Surat bertarikh 14 Maret 2023 yang dilayangkan Wayan Koster untuk Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy, dituding sebagai biang keladi pembatalan acara tersebut.
Warkat itu berisi permintaan Wayan Koster agar Menpora RI menerbitkan kebijakan melarang Tim Nasional Israel berlaga di Pulau Bali.
“Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali,” demikian penegasan pada paragraf keempat surat Koster.
Segendang sepenarian, Ganjar Pranowo—kawan separtai Wayan Konster—juga berkukuh menolak kehadiran Timnas Israel untuk berlaga di daerahnya.
Kamis pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan menolak Timnas Israel bermain di Stadion Manahan Solo.
Ganjar mengutip sikap politik Presiden pertama RI Soekarno untuk menguatkan penolakannya.
“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, maupun Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar.
Sebagai kepala daerah, sikap Ganjar dan Koster tampak tidak sejalan dengan pemerintah pusat yang justru mendukung PSSI menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia.
Apalagi, lima tahun silam, Wayan Koster dan empat kepala daerah lain meneken host city agreement yang menjadi jaminan FIFA menerima Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.
Selain Koster, pada medio 2019, dokumen government guarantee itu juga diteken Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat; Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan; Anies Baswedan, saat itu Gubernur DKI Jakarta; Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya; dan, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo.
Namun, sebagai kader PDIP, posisi Ganjar dan Koster akur dengan perintah partainya. Jauh-jauh hari, partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut sudah menegaskan menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U20 Mei nanti.
Selasa 21 Februari lalu, Ketua bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan DPP PDIP Hamka Haq menegaskan, penolakan itu sesuai prinsip perjuangan Bung Karno yang diadopsi partainya.
“Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina,” tegas Hamka.
Meski didasari retorika antikolonialisme, sikap PDIP yang mengeras terhadap Timnas Israel itu diduga sebagai manuver untuk mendongkrak naik suara pemilih Muslim.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
