Menu


Luhut Minta Orang di Luar Pemerintah Enggak Banyak Omong, Rocky Gerung: Ini Problem Dalam Etika Demokrasi

Luhut Minta Orang di Luar Pemerintah Enggak Banyak Omong, Rocky Gerung: Ini Problem Dalam Etika Demokrasi

Kredit Foto: Tangkapan Layar YouTube ILC

Konten Jatim, Jakarta -

Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan terkait pernyataannya beberapa waktu lalu.

Salah satu yang menyoroti adalah Pengamat Politik Rocky Gerung. Ia pun mencoba menilai pernyataan itu berdasarkan watak Luhut yang sering kali terlihat dari caranya memberikan pernyataan.

Menurutnya, Luhut bisa meminta orang di luar pemerintah untuk tidak banyak bicara karena ada yang membuatnya kesal sehingga ia berkata terang-terangan.

Baca Juga: Rocky Gerung Membaca Makna Pertemuan Megawati dan Luhut: Melemahnya Pertahanan Ibu Mega Atau Hanya Sekadar Konsolidasi Desa?

“Kalau kita ikuti watak Pak Luhut, pasti ada sesuatu yang bikin dia kesel juga tuh dan Pak Luhut kan dia mau ceplas-ceplos itu, ‘Ah, tak tahu kau macam-macam kau, masuklah kau (ke pemerintah, red) kalau mau’,” ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube-nya pada Rabu (29/03/2023).

Namun, Luhut yang meminta orang di luar pemerintah untuk tak banyak berbicara juga merupakan tindakan yang tidak tepat dan menjadi masalah.

Bahkan, pernyataannya ini dianggap sebagai bentuk buruknya etika dalam berdemokrasi. Rocky pun mengingatkan bahwa pemerintah perlu orang-orang yang memberikan komentar terkait kinerja mereka.

Baca Juga: Baca Makna Pertemuan Megawati dan Luhut, Rocky Gerung: Cuma Upaya Konsolidasi Desa

“(pernyataannya, red) itu juga jadi problem di dalam etika demokrasi. Demokrasi bahkan harus menggaji orang di luar pemerintahan untuk melakukan komentar-komentar,” ucapnya.

Rocky mengatakan, pemerintah pada dasarnya memang memerlukan orang-orang di luar pemerintah yang memang tak mengetahui kinerja para pemerintah tersebut.

Komentar yang kemudian bisa menjadi sebuah kritik itu pun bisa menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai kinerja serta kebijakan yang pemerintah keluarkan.

“Jadi prinsip di dalam demokrasi harus ada device advocated, advokat terus dia bully yang ngoceh di luar itu supaya ada pembanding terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Baca Makna Pertemuan Megawati dan Luhut, Rocky Gerung: Cuma Upaya Konsolidasi Desa

Sebagai informasi, Luhut hadir pada acara KemenPAN-RB dengan tema Digital Government Award SPBE Summit 2023 yang kemudian ditayangkan secara online pada 20 Maret 2023 lalu.

Meski sudah ditayangkan sejak lama, pernyataannya ini baru menjadi sorotan. Pada acara tersebut, Luhut menyinggung jumlah aplikasi yang pemerintah kelola, termasuk belanja melalui e-catalog.

Dikatakan oleh Luhut, pemerintah mengelola sebanyak 27 ribu aplikasi. Dalam sambutannya juga, Luhut mengajak anak muda untuk membuat aplikasi terbaik guna mengurangi impor dan membuat Indonesia semakin baik dalam digitalisasinya.

Baca Juga: Dugaan Membaiknya Hubungan Megawati dan Luhut Gegara Satu Panggung di GBK, Rocky: Ibu Mega Tetap Tidak Nyaman

Namun, mengingat sulitnya digitalisasi ini, Luhut meminta orang-orang yang berada di luar pemerintah untuk tidak sembarangan berbicara karena tidak tahu keadaan yang sebenarnya.

"Ini orang yang enggak banyak tahu. Makanya orang yang enggak pernah di pemerintahan itu enggak usah banyak omong. Tidak gampang mengerjakan. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Omong ngritik gampang aja. Lu masuk di dalam baru tahu lu," kata Luhut dalam sambutannya.

Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan