Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah untuk mempertimbangkan larangan buka puasa bersama meski itu arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Walaupun larangan itu hanya diberikan kepada pejabat dan pegawai pemerintahan, larangan itu dianggap tidak masuk akal. Menurutnya, pemerintah tak memahami kultur dari umat Islam.
"Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang sukacita menyambut bulan ramadhan," kata Jazuli, Sabtu (25/3).
Seperti diketahui larangan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet RI Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Surat itu diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3). Adapun alasan yang tercantum, yakni karena saat ini masih dalam transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.
Baca Juga: Pertanyakan Alasan Jokowi Larang Bukber, Rocky Gerung: Buat Ngetes Reaksi Umat Islam?
Jazuli mengatakan tidak ada alasan kuat dalam larangan buka puasa bersama. Sebab, faktanya kegiatan-kegiatan keramaian sudah dibuka semua. Termasuk dalam kunjungan-kunjungan presiden dan kegiatan berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Konser musik di kota-kota besar dengan penonton puluhan ribu juga sudah diizinkan.
"Pemerintah harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa sendiri yang sisi manfaatnya sangat besar,” paparnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
