Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra angkat bicara terkait pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan alias BG beberapa waktu lalu di acara peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH).
Herzaky menegaskan bahwa penentuan calon presiden (Capres) tidak ditentukan oleh presiden yang menjawab sebelumnya sehingga pernyataan BG terkesan seperti pemindahan kekuasaan. "Negara kita negara demokrasi," kata Herzaky kepada Republika, Jumat (24/3/2023).
Ia menekankan, siapa saja yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk bisa mencalonkan maupun dicalonkan sebagai capres dalam pilpres. Sedangkan, hak untuk mengajukan capres maupun cawapres dimiliki partai politik.
Baca Juga: PKB Tanggapi Keakraban Prabowo dan Ganjar: Kemesraan Semu!
Herzaky menerangkan, untuk sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, jabatan seperti presiden diperebutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil (jurdil) sesuai amanah konstitusi. Artinya, jabatan tidak diwariskan atau diturunkan.
Maka itu, ia mengimbau agar siapapun tidak berusaha melakukan upaya-upaya cekal mencekal terhadap mereka yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai capres. Termasuk, BG yang merupakan pejabat negara, Kepala Badan Intelijen Negara.
"Siapapun putra dan putri terbaik bangsa ini memiliki hak maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024, mau didukung presiden atau tidak didukung presiden," ujar Herzaky.
Baca Juga: Gerindra Klaim Prabowo Siap Maju Capres Tanpa Pandang Lawan
Sebelumnya, Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala BIN sempat menyampaikan komentar kontroversial terkait Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. BG mengatakan aura Jokowi mulai pindah ke Menteri Pertahanan tersebut.
Hal itu disampaikan BG saat memberi sambutan dalam peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura. Bahkan, BG sempat mendoakan Ketua Umum dan capres dari Partai Gerindra itu agar sukses dalam menghadapi kontestasi 2024.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
