Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan terkait arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait aturan penyelenggaraan buka puasa bersama yang menjadi perbincangan warganet di media sosial. Pramono menegaskan kalau larangan acara buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat.
Baca Juga: Ganjar Harap Piala Dunia U-20 Tanpa Israel, Tegaskan Amanat Bung Karno
Pramono mengatakan larangan tersebut hanya ditujukan bagi pejabat negara mulai dari menteri, kepala lembaga dan juga kepala daerah.
"Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," kata Pramono melalui video yang dibagikan Kamis (23/3/2023).
Dalam kesempatan yang sama, ia juga membahas soal pejabat negara yang tengah menjadi sorotan tajam masyarakat karena kerap memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial.
Baca Juga: Faldo Maldini Sebut Narasi BEM UI yang Kritik Soal Ciptaker Mirip LSM Didanai Asing
Karena itu, Jokowi meminta kepada pejabat negara hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak bermewah-mewahan khususnya saat buka puasa bersama. Menurut Kepala Negara, tidak perlu para pejabat membuat undangan saat buka puasa bersama.
Hal tersebut diminta Jokowi yang mengutamakan nilai kesederhanaan.
"Untuk itu bapak presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama,” terangnya.
Baca Juga: Penumpang KRL Boleh Buka Puasa di Kereta Selama Ramadan
“Sehingga dengan demikian, intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh Bapak Presiden itu merupakan acuan yang utama," imbuhnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
