Profesor Asrinaldi dari Universitas Andalas Sumatera Barat menilai pihak Istana tidak perlu menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal adanya menko yang ingin mengubah konstitusi. Sebab, bisa jadi pernyataan Anies hanyalah rekoleksi publik atas isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ini wacana yang tidak perlu direspons, saya pikir biasa saja tidak perlu direspons," kata Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi di Padang, Kamis (23/3/2023).
Baca Juga: Gaungkan Narasi Perubahan, Kader Gerindra Sebut Anies Tak Punya Konsep dan Gagasan
Kecuali, kata Asrinaldi, pernyataan Anies Baswedan itu sudah mencuat secara formal misalnya di DPR atau lembaga politik yang formal maka harus diantisipasi. Akan tetapi, kalau hanya sekadar wacana ia berpandangan tidak perlu ada pihak apalagi Istana merespons pernyataan mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.
Ia berpandangan bisa saja pernyataan Anies Baswedan tersebut ditujukan untuk kembali mengingatkan memori masyarakat agar hati-hati adanya wacana mengubah konstitusi misalnya perpanjangan masa jabatan presiden.
"Anies mengingatkan masyarakat untuk jangan direspons, apalagi difasilitasi dan dikerjakan lembaga-lembaga negara seperti DPR maupun MPR," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid juga telah menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang menyebut adanya menko yang menyuarakan perubahan konstitusi. Jelasnya, perubahan konstitusi bukanlah ranah seorang menteri.
"Siapa menkonya? Mengubah konstitusi kan lewat MPR, gimana menko bisa mengubah? Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko, itu wilayahnya MPR," ujar Jazilul lewat pesan singkat, Jumat (17/3/2023).
Baca Juga: Nasdem: Cawapres Tak Mengikat Anies
Di samping itu, ia menegaskan bahwa di MPR saat ini tak ada agenda perubahan konstitusi. Tegasnya, tak ada rencana mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menunda Pemilu 2024.
"Amandemen undang-undang udah tidak ada lagi, pintunya udah ditutup di MPR periode ini. Maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan aja," ujar Jazilul.
Dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, pada Kamis (16/3/2023) pekan lalu, bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia sebenarnya tak mengalami penurunan. Tetapi, yang terjadi adalah adanya orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan mengungkapkannya di ruang publik.
"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan, 'mari kita ubah konstitusi', tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, tapi di ruang terbuka mengatakan itu, tidak pernah terbayang," ujar Anies.
Dalam acara dialog itu, Anies bahkan menyinggung pejabat tinggi di posisi kunci seperti menteri koordinator (menko) secara terbuka menginginkan perubahan konstitusi. "Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungya mempertanyakan.
Menurutnya, orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi itu kini berani mengungkapkannya di ruang publik. Upaya-upaya yang berusaha mencederai demokrasi itu sudah seharusnya dilawan.
"Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan '98. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak," ujar Anies.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini dalam memperbaiki demokrasi Indonesia adalah kesetaraan, kenetralan, dan sportivitas. Jangan sampai para pemegang kewenangan justru menjadi pihak ta berkomitmen terhadap demokrasi.
"Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, InsyaAllah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Menko yang dimaksud Anies sepertinya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui, dalam sebuah siniar Deddy Corbuzier sekitar setahun lalu, Luhut pernah merespons soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut dalam siniar itu menegaskan, Jokowi adalah orang yang taat pada konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin, maka semua pihak harus siap menerima konsekuensi itu. Ia balik menyindir pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
Klaimnya, terdapat data sekira 110 juta percakapan di media sosia yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Jika terealisasi, masa jabatan Jokowi dapat diperpanjang hingga 2027.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
