Belakangan ini, pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan terkait adanya menteri koordinator (Menko) yang mau ubah konstitusi menjadi ramai disorot.
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid pun angkat bicara terkait pernyataan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia menilai, pernyataan Anies tersebut hanyalah wacana belaka.
Jazilul menegaskan bahwa wacana amendemen UUD sudah tidak ada lagi di MPR. Sebab, kata dia, pintu untuk mengamandemen dasar negara itu sudah tertutup di periode 2019-2024 ini.
Baca Juga: Tak Pernah Bertemu dengan Menko yang Ingin Ubah Konstitusi, Ngabalin Sebut Anies ‘Ngada-Ngada’
"Amandemen undang-undang udah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini, maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan aja," kata Jazilul, Minggu (19/3/2023).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB itu pun mempertanyakan apa yang dilontarkan oleh seorang bakal calon presiden (capres) dari bakal Koalisi Perubahan itu, serta sosok Menko yang dimaksud.
Menurutnya, tudingan Anies tidak berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebab, perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR, bukan melalui Menko.
"Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup," katanya.
Sebelumnya, Anies menyinggung seorang Menko di pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin mengubah konstitusi.
Anies tak menyebut siapa Menko yang ia maksud. Namun ia menyebut, Menko itu mengumpulkan dukungan dari banyak orang untuk wacana tersebut.
Baca Juga: Anies Tuding Adanya Menko yang Ingin Ubah Konstitusi, Wakil Ketua MPR: Cuma Tuduhan dan Isu Saja
"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada di ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tak pernah terbayang," kata Anies di acara KAHMI di Jakarta Utara yang dikutip, Jumat (17/3/2023).
"Kok ada orang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa banyak orang yang mau mendukung," lanjutnya.
Eks Gubernur DKI itu mengatakan, hal ini perlu dilawan dengan tegas. Sebab, kata dia, semangat reformasi harus dijaga dan tak boleh dirusak.
"Ini yang harus dilawan. Kenapa? ini bukan melawan orang. Tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak maka akan rusak," katanya.
Untuk diketahui pula, beberapa waktu lalu, ramai wacana presiden tiga periode yang dilontarkan sejumlah menteri dan pimpinan Parpol. Wacana itu pun dikecam keras publik. Pasalnya, wacana presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sangat jelas bertentangan dengan konstitusi.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
