Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, dirinya tidak pernah melihat di lingkar Istana ada pejabat yang ingin mengubah konstitusi.
Hal ini ia sampaikan menjawab tudingan Anies Baswedan ihwal ada seorang menteri koordinator atau Menko yang ingin mengubah konstitusi.
Baca Juga: Bertemu Dengan Jokowi, Megawati Bahas Soal Pelaksanaan Pemilu
"Selama saya di kantor KSP, saya tidak menemukan ada satu pejabat pemerintah, baik menteri, Menko punya perkataan yang begitu," kata Ngabalin di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).
Politikus Partai Golkar ini justru mempertanyakan data yang diperoleh Anies menyatakan ada Menko ingin ubah konstitusi. Menurutnya perlu dicek dari mana sumber informasi yang menjadi rujukan.
"Jadi kalau nanti ada orang yang menggunakan, data, narasi, diksi yang dibuat-buat saja untuk kepentingan publik dan popularitas elektabilitas saya kira itu nanti rakyat yang menilai," kata Ngabalin.
Baca Juga: Kritisi Fokus DPR ke Bansos, Fahri Hamzah: Makan Gaji Buta Itu Enggak Benar!
Sebelumnya, Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju.
"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat (17/3/2023).
Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.
Baca Juga: Bertemu Dengan Jokowi, Megawati Menceritakan Hal yang Bersifat Rahasia di Istana
Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai pernyataan seorang menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi.
Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan menko itu disampaikan kepada ruang publik.
"Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," terangnya.
Baca Juga: NU Dukung AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan
"Ini yang harus dilawan, ini bukan melawan orang ini menyelamatkan semangat reformasi 1998," sambungnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
