Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menanggapi pernyataan Anies Baswedan terkait ada seorang menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi.
Menurut Gus Jazil, pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan itu hanya sekadar isu belaka, sebab pengubahan konstitusi tidak bisa dilakukan oleh seorang menteri.
"Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko. Itu wilayahnya MPR," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).
Baca Juga: Soal Tudingan Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, PDIP ke Anies: Mengada-ada, Jangan Bikin Kegaduhan!
Sementara itu, kata Jazilul, di MPR sendiri tidak ada pembahasan mengenai pengubahan konstitusi. Adapun wacana amandemen UUD 1945 yang sebelumnya bergulir, kini sudah tidak ditutup.
"Dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup. Amandemen undang-undang sudah enggak ada lagi, pintunya udah ditutup di MPR periode ini, maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan saja," kata Jazilul.
Sebelumnya, Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju.
"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat (17/3/2023).
Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.
Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai pernyataan seorang menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi.
Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan menko itu disampaikan kepada ruang publik.
"Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," terangnya.
"Ini yang harus dilawan, ini bukan melawan orang ini menyelamatkan semangat reformasi 1998."
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
