Wakil Ketum DPP PPP Arsul Sani mengatakan kritik terhadap program pemerintahan Jokowi-Maruf oleh pimpinan DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak tepat dalam pidato politiknya.
Bahkan, ia menegaskan pernyataan yang disampaikan AHY dalam pidato politiknya terlalu prematur.
Baca Juga: Pidato AHY Membuat Hubungan Demokrat-PDIP Jadi Makin Panas
"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul kepada wartawan dikutip Jumat (17/3/2023).
Ia pun menjelaskan, alasannya menilai pernyataan yang disampaikan AHY dalam pidato politiknya terlalu prematur. Hal itu karena pemerintahan Jokowi-Maruf kekinian dianggap masih berjalan dan belum berakhir.
"Seyogianya kita akan lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," tuturnya.
Menurutnya, AHY lebih pas lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan SBY-Budiono karena memang masa baktinya sudah lewat dan melihat hasilnya.
"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program pemerintahan SBY terkait dengan pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan terhadap Bank Century sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya," tuturnya.
Baca Juga: Politisi PDIP Ajak AHY Berdebat Setelah Kritik Pemerintah, Demokrat: Silakan Saja
"Yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai sekarang, kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika AHY menyinggung soal program pemerintah kekinian dianggap sebagai hal yang grasa-grusu. Arsul balik menyindir, bahwa proyek Hambalang yang dianggap grasa-grusu.
"Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa-grusunya. Kemudian juga kebijakan "de-forestisasi" atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," katanya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
