Aktivis media sosial Jhon Sitorus menuding calon presiden Anies Baswedan menjadikan dirinya sasaran persekusi.
Hal ini merujuk pada pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahwa ada menteri koordinator (menko) yang sedang berupaya mengubah konstitusi Indonesia.
Baca Juga: Anies Bantah Dirinya Curi Start Kampanye, Bawaslu: Tetap Ikut Aturan, Dong!
"Bikin Isu sendiri, lawan isu sendiri agar seolah-olah teraniaya. Abas gagal paham tentang konstitusi," celoteh Jhon Sitorus lewat akun Twitternya @Miduk17, Jumat (17/3/2023).
Jhon meluruskan, konstitusi sejatinya hanya bisa diubah oleh MPR lewat amandemen. Sementara pihak eksekutif yakni presiden atau menterinya tidak memiliki kewenangan akan hal itu.
"Konstitusi tidak bisa diubah oleh Eksekutif (Presiden & Menterinya). Yang bisa mengubah adalah MPR lewat Amandemen," terangnya.
Oleh sebab itu, Jhon menilai pernyataan Anies dalam acara yang dihelat KAHMI mengandung unsur fitnah luar biasa.
"Ini fitnah luar biasa, hati-hati dengan penunggang politik identitas," tegas Loyalis Ganjar tersebut.
Sebelumnya dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023) malam, Anies mengungkapkan adanya pejabat tinggi negara yang menduduki posisi kunci sebagai Menteri Koordinator yang berusaha untuk merubah konstitusi.
"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi, menyatakan mari kita ubah konstitusi, nggak pernah membayangkan. Kalaupun ada juga cuma di pertemuan ruang-ruang tertutup kan. Tetapi di ruang terbuka mengatakan itu, tidak pernah terbayang," kata Anies.
"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini Menko, mengatakan merubah konstitusi, dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi kita tidak menurun hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabuh," lanjutnya menegaskan.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
