Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum lama ini.
Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Berkualitas, Politisi PDIP: Salah Satunya Prabowo
Sementara itu, menurut Sri Mulyani, total transaksi mencurigakan yang disampaikan jumlahnya kecil-kecil, yaitu sekitar Rp50 juta sampai dengan Rp150 juta.
Sri menekankan, data tersebut perlu disampaikan supaya tidak ada persepsi negatif terhadap Kemenkeu dalam rangka menangani transaksi mencurigakan yang dilaporkan PPATK ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Menanggapi hal itu, Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sekaligus mantan Wakil Ketua PPATK Susno Duadji menyebut PPATK tak mungkin memberikan laporan yang salah.
Apalagi, PPATK sebagai lembaga negara yang khusus mengurusi bidang pelaporan transaksi keuangan menekankan sikap kerahasiaan.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra Nilai Koalisi Gerindra-PKB Solid namun Kuncinya Tetap di PDIP
“Ya jelas apa yang dilaporkan oleh PPATK itu tidak boleh terbuka telanjang ke ranah publik, karena itu informasi intelegen dan PPATK pun kalau melaporkan itu dibuka tuntas, siapa, berapa besar, dari mana tidak boleh,” ujar Susno, dikutip dari kanal YouTube Susno Duadji, Jumat (17/3/2023).
“Bisa-bisa aparat PPATK dihukum, timbul pertanyaan, apakah informasi Pak Mahfud itu benar?,” lanjutnya.
Susno lantas menyebut bahwa Menko Polhukam Mahfud MD bukan orang sembarangan. Dan tentu saja PPATK berada di bawah naungannya.
Baca Juga: Setelah PPP dan PKB, PBB Akan Bersafari Politik ke Golkar, Gerindra, dan NasDem
“Saya yakin ya, Pak Mahfud kan bukan orang sembarangan, dia Menko Polhukam, dan PPATK termasuk di bawah naungan koordinasi beliau,” ungkapnya.
“hanya pak mahfud tidak mengungkap siapa, berapa besar, sejak tahun berapa, disimpan di mana, tidak boleh,” imbuhnya.
Susno lantas menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh PPATK, kendati angkanya terbilang fantastis.
“Yang boleh nantinya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini penyelidik dan penyidik. Pertanyaannya apakah benar laporan PPATK demikian besar? ya bisa jadi,” ujarnya.
Baca Juga: Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Anies Baswedan: Ini yang Harus Dilawan
Terlebih, pada dasarnya, PPATK merupakan laporan dari perbankan dan informasi lembaga keuangan lainnya, termasuk asuransi, notaris, dan termasuk aktivitas menukarkan uang di money changer.
“Siapa dan seberapa besar PPATK nggak boleh membocorkan,” tegur Susno.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
