Dalam suatu kesempatan, bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan ada menteri koordinasi (Menko) yang ingin mengubah konstitusi.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman angkat suara. Ia menyebut hal yang dikatakan Anies hanya ada di negara-negara otoriter.
Baca Juga: Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Anies Baswedan: Ini yang Harus Dilawan
“Kemungkinan seperti ini bisa terjadi dan umumnya terjadi di negara-negara otoriter,” ungkapnya, mengutip fajar.co.id, Jumat (17/3/2023).
Anggota DPR RI ini mengatakan, di negara otoriter, konstitusi diubah. Salah satunya untuk tunda Pemilihan Umum (Pemilu).
“Konstitusi diubah untuk tunda Pemilu, perpanjang masa jabatan presiden, dan melanggengkan kekuasaan,” jelasnya.
Lanjut Benny, ia berharap kondisi yang mengindikasikan negara otoriter itu tidak terjadi di Indonesia.
“Para akademisi dibungkam, pengusaha diancam, dan tokoh oposisi dipenjara. Semoga bukan di negeri ini,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, di acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Anies menyebut Menko yang ia maksud terang-terangan ingin mengganti konstitusi.
Figur yang telah dideklarasikan oleh tiga partai sebagai calon presiden ini pun menyerukan untuk melawan hal tersebut.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
