PDIP terus mendominasi peringkat pertama daya pilih partai di DKI Jakarta. Hasil survei Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan elektabilitas PDIP sebesar 24,5 persen, disusul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar 20,3 persen.
Golkar memantapkan diri pada posisi tiga besar dengan elektabilitas 10,0 persen. Dengan demikian gabungan total ketiga partai mencakup lebih dari separuh dukungan yang diberikan oleh publik ibukota.
Baca Juga: Survei NSN: Heru Budi Cagub Potensial, RK-Gibran-Grace Natalie Meningkat Pesat
“PDIP, PSI, dan Golkar menduduki posisi tiga besar partai politik di DKI Jakarta,” ungkap Direktur Program NSN Riandi di Jakarta pada Kamis (16/3). Pada saat Anies Baswedan masih menjabat gubernur, PDIP dan PSI merupakan dua kekuatan “oposisi” yang paling lantang.
Meskipun tensi politik relatif sudah mereda seiring lengsernya Anies, tetapi PDIP dan PSI masih mendulang dukungan publik yang paling tinggi. Kedua partai juga menjadi pendukung kuat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggantikan posisi Anies.
“Publik masih ingat betapa vokalnya politisi PDIP dan PSI di Kebon Sirih dalam mengkritisi kebijakan Anies, mulai dari naturalisasi sungai, sumur resapan, hingga gelaran balap mobil listrik Formula E,” tandas Riandi.
Sebaliknya, setelah Heru menggantikan Anies, PDIP dan PSI kerap melontarkan pujian. Misalnya dalam kasus sodetan Ciliwung, di mana Presiden Jokowi mengungkap gerak cepat Heru melakukan normalisasi sungai, kebijakan yang sebelumnya ditolak oleh Anies.
Pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 Anies mewacanakan naturalisasi alih-alih normalisasi sungai sebagai solusi pengendalian banjir di ibukota. Namun pada kenyataannya baik program naturalisasi maupun normalisasi terkesan mandek, tidak ada kemajuan berarti.
Anies malah menggencarkan pembangunan sumur resapan, yang mengundang kritik warga. Buruknya konstruksi membuat sejumlah sumur menjadi penyebab amblas, sehingga menimbulkan kecelakaan dan membahayakan pengendara kendaraan bermotor.
“Baik PDIP maupun PSI meminta Heru melakukan evaluasi terhadap kebijakan sumur resapan agar bisa berfungsi lebih baik,” Riandi menjelaskan. Heru memutuskan untuk melanjutkan program sumur resapan sebagai bagian dari program pengendalian banjir di Jakarta.
Partai-partai lain yang sebelumnya menjadi pendukung Anies kini cenderung melunak terhadap Heru. “Heru dipandang sama saja seperti Anies, dulu Anies mengganti semua kebijakan Ahok, sekarang Heru dianggap tengah menghapus jejak Anies di ibukota,” tegas Riandi.
Selain Golkar, elektabilitas partai-partai di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: Gerindra (7,0 persen), Nasdem (5,5 persen), Demokrat (4,8 persen), dan PKS (4,0 persen). Berikutnya PPP (2,5 persen), PKB (2,0 persen), dan PAN (1,3 persen).
Lalu ada partai-partai yang tidak memiliki kursi, baik di DPRD DKI Jakarta maupun nasional, seperti Perindo (1,0 persen), serta partai-partai baru yaitu Gelora (0,8 persen) dan Ummat (0,5 persen). Terakhir ada Hanura (0,5 persen) dan PBB (0,3 persen).
Sisanya nihil dukungan, yaitu Garuda, PKN, dan Partai Buruh, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab 15,0 persen. “Total ada 18 partai politik pada tingkat nasional yang telah diloloskan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2024,” pungkas Riandi.
Nusantara Strategic Network (NSN) melakukan survei pada 21-28 Februari 2023 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling. Margin of error survei ±4,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
