Ahli hukum tata negara, Refly Harun menilai bahwa Partai NasDem terus-menerus diganggu dan dibujuk untuk mundur dari pencapresan Anies Baswedan.
Refly menanggapi terkait Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyambangi markas Partai NasDem dan bertemu Surya Paloh.
Dirinya menduga, pertemuan Luhut dengan Paloh adalah upaya Istana untuk menawarkan NasDem opsi tukar guling, yakni pilih batal dukung Anies maju bakal calon presiden (capres), atau menterinya yang harus terkena reshuffle.
Sebab, ini bukanlah kali pertama Luhut dan Paloh bertemu. Pertemuan pada Selasa (14/3/2023) kemarin adalah pertemuan yang ketiga dari mereka.
"Sekarang NasDem terus-menerus dibujuk, diganggu agar mereka meninggalkan Anies Baswedan," ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip Konten Jatim pada Kamis (16/3/2023).
"Seandainya (Luhut dan Paloh) tidak ke sana (bahas pencapresan Anies dan reshuffle), lalu apa yang dibicarakan? Kan nggak mungkin," sambungnya.
Pasalnya, menurutnya, Paloh bukanlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, dan bukan pula pengambil kebijakan di Istana, maka dari itu pertemuannya dengan Luhut berkaitan dengan dua hal yang disebutkan tadi.
"Karena Surya Paloh bukan seorang menteri, bukan seorang pengambil kebijakan di Istana. Jadi dua saja yang dibicarakan, kalau gak Anies Baswedan, soal reshuffle. Dan dua-duanya terkait, sebagai trade-off atau tukar guling," ucapnya.
Sikap NasDem tersebut tentu menjadi pertaruhan, sebab jika Surya Paloh Cs mundur dari Koalisi Perubahan dan dari pencapresan Anies, maka eks Gubernur DKI itu dipastikan gagal maju sebagai calon presiden (capres), sebab PKS dan Demokrat tak cukup suara jika hanya mengusungnya berdua.
"Kalau seandainya NasDem gentar dengan kerekatan Luhut Pandjaitan ini, maka Anies tidak bisa dicalonkan sebagai presiden, karena partai-partai lain sudah di bawah ketiak kekuasaan semua," bebernya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO