Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, tidak ada perubahan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di daerah-daerah yang tergabung dalam Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut diungkapnya dalam rapat kerja pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu menjadi undang-undang.
Baca Juga: Penyebab Pemilu 2024 Bisa Saja Ditunda Kalau Perppu Tidak Disetujui DPR
Poin terkait Pemilu 2024 di IKN Nusantara diatur dalam Pasal 568a Perppu Pemilu. Isinya tak ada perubahan dalam pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam UU 3 Tahun 2022 tentang IKN ditetapkan pada 15 Februari 2022 tetap berpedoman pada ketentuan dalam UU Pemilu," ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (15/3/2023).
"Jadi tetap sama, karena memang di IKN ini belum ada penduduknya dan juga belum ditetapkan sebagai ibu kota negara," sambungnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
