PDI Perjuangan (PDIP) tak gentar menjadi satu-satunya partai politik di parlemen yang ngotot mendukung sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup.
Berbeda dengan 8 parpol lain, partai berlambang banteng moncong putih itu meyakini hal yang dilakukannya sebagai jalan kebenaran.
Hal ini seperti yang dibeberkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
"Bagi PDI Perjuangan, meskipun kami sepertinya dikepung, kami diajarkan ketika berbicara politik kebenaran, apalagi atas dasar ideologi, budaya bangsa, konstitusi, ya kami tetap jalan terus," ujar Hasto Kristiyanto, dari kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, dikutip Konten Jatim pada Rabu (15/3/2023).
Baca Juga: PPP Tegaskan Siap Jika MK Menyetujui Sistem Proporsional Tertutup
PDIP meyakini sistem proporsional tertutup punya berbagai kelebihan, di antaranya bisa mendorong proses kaderisasi partai, calon legislatif yang lebih berkualitas, mengurangi ongkos politik, menurunkan praktik money politics, serta menciptakan pemilu yang lebih sederhana.
"Kalau proporsional tertutup memang membuka ruang bagi pelembagaan partai, bagi kaderisasi," sambung Hasto.
Proporsional tertutup dinilai Hasto akan menciptakan simplifikasi sebab yang dicoblos hanyalah lambang partai, hal ini berdampak pada anggaran pemilu yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit.
"Simplifikasi, yaitu yang dicoblos lambang partai, kertas suara yang menjadi lebih sederhana, rakyat tidak bingung, partai yang bertanggung jawab, ini akan menghemat anggaran yang cukup besar," ucapnya.
Terkait proporsional tertutup yang dinilai banyak orang membuat partai menjadi dominan dan cenderung tak demokratis, Hasto menyebut bahwa dalam desain ketatanegaraan Indonesia, yang menjadi peserta pemilu memanglah partai politik.
Apabila nantinya partai tak mencalonkan kader terbaik, sambungnya, maka partai tersebut yang bakal dihukum rakyat dalam pemilu selanjutnya.
Baca Juga: Gerindra Nyatakan Dukung Proporsional Terbuka Walaupun Proporsional Tertutup Lebih Menguntungkan
"Desain ketatanegaraan kita memang peserta pemilu adalah partai politik, sekiranya partai tidak mencalonkan yang terbaik, maka partai dihukum rakyat," bebernya.
Sebelumnya, total ada 8 partai politik di parlemen yang sepakat menolak pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.
Sistem pemilu proporsional tertutup mulanya didengungkan oleh Ketua KPU, kemudian disambut dukungan tegas dari PDIP selaku parpol mayoritas di parlemen.
Para petinggi parpol tersebut bahkan sudah 'kongkow-kongkow' alias ngumpul bareng di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan dan sepakat menolak usulan PDIP untuk memberlakukan lagi sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca Juga: Yusril: Proporsional Terbuka Menutupi dan Mengesampingkan Hak-hak Partai Politik
Mereka meminta KPU tetap pada keputusan yakni menggelar Pemilu 2024 sesuai jadwal dan aturan saat ini yakni sistem proporsional terbuka.
Para petinggi parpol itu adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, PKB (Ketum Muhaimin Iskandar), Partai Demokrat (Ketum Agus Harimurti Yudhoyono), PPP (Waketum Amir Uskara), Partai NasDem (Waketum Ahmad Ali), PAN (Ketum Zulkifli Hasan), dan PKS (Presiden Ahmad Syaikhu). Nampak hadir, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.
Meski minus Partai Gerindra, partai berlambang burung garuda itu juga sudah menegaskan menolak usulan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca Juga: Sampaikan Penjelasan di Sidang MK, Yusril: Proporsional Terbuka Tidak Sesuai Dengan UUD 1945
Para parpol yang menolak itu notabene sebagian besar adalah partai pendukung pemerintah yang juga 'kawan' PDIP, seperti Golkar, PKB, PPP, Gerindra, PAN hingga NasDem. Hanya PKS dan Demokrat yang merupakan parpol luar pemerintah.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
