Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasang badan membela Anies Baswedan yang kerap disalahkan atas insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli menyebut bahwa peristiwa ini tak bisa dikaitkan dengan soal Anies yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan pada wilayah itu.
Taufik pun membandingkan dengan peristiwa kebakaran karena meledaknya gudang peluru di era Presiden Soeharto tahun 1984 lalu. Meski rumah warga ikut terbakar karena kejadian ini, Taufik menyebut tidak ada pihak yang mempersoalkan status kepemilikan lahan warga sekitar.
Baca Juga: Wapres dan Luhut Silang Pendapat Soal Depo Plumpang, Politisi PKS: Pemerintah Gak Beres
"Tahun 1984, Gudang Peluru KKO Cilandak meledak, berdampak serius bagi warga sekitar, sampai radius 2,5 KM lebih. Tidak ada yang menyalah-nyalahkan status tanah warga sekitar," ujar Taufik kepada wartawan, Jumat (10/3/2023).
Karena itu, ia merasa heran banyak pihak yang menyeret Anies untuk disalahkan atas kejadian kebakaran Pertamina Plumpang itu.
"Tahun 2023, Depo Pertamina Plumpang meledak. Lalu ada yang mempersoalkan status tanah warga sekitar? Aneh!" ucap Taufik.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyebut eks Gubernur Anies Baswedan dan PT Pertamina (Persero) memiliki andil besar atas peristiwa meledaknya depo Pertamina di Plumpang, Jumat (3/3/2023) lalu. Keduanya bersalah karena peristiwa tersebut berujung menjadi kebakaran besar serta menewaskan 17 warga.
Baca Juga: Depo Pertamina Plumpang Ingin Dipindahkan, Anggota DPR Tegaskan Penolakan
Jhonny mengatakan seharusnya berdasarkan regulasi terdapat jarak 50 meter antara permukiman warga dengan depo Pertamina tersebut. Namun, pada kenyataannya batas rumah warga dengan depo hanyalah tembok. Akibatnya rumah warga ikut dilalap si jago merah karena ledakan depo tersebut.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
