Dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua Simanjuntak, yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi telah menjalani sidang dakwaan.
Keduanya didakwa Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman hukuman minimal lima tahun penjara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto.
Dalam dakwaannya, Arief membeberkan peran masing-masing terdakwa. Terdakwa Abdul Hamid merupakan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang periode 2015-2021. Sementara terdakwa Ilham Wahyudi merupakan adik ipar Abdul Hamid sebagai koordinator lapangan dana hibah.
Baca Juga: Sarat Permainan, PPP Jatim Minta Dana Hibah Dihapus
Kedua terdakwa bersepakat dengan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Kedua terdakwa itu diduga menerima uang suap Rp5 miliar. Peran mereka, memperlancar pengusulan pemberian dana hibah ke desa-desa.
Tidak hanya itu, kedua terdakwa telah sepakat dengan Sahat untuk pembagian hasil terkait dana hibah. Berupa pembayaran fee ijo. Sahat diduga meminta bagian 20 persen dari nilai penyaluran dana hibah. "Sedangkan Abdul Hamid mengambil 10 persen sebagai uang hasil hibah tersebut," ungkapnya.
Usai pembacaan dakwaan, hakim ketua Tongani menanyakan kedua terdakwa terkait dakwaan dari JPU tersebut. Keduanya sepakat untuk menerima dakwaan tersebut sehingga tidak mengajukan eksepsi.
Baca Juga: Rawan Dikorupsi, Ini Pro Kontra Pengadaan Dana Hibah Menurut Politisi
"Saya terima yang mulia dengan dakwaan tersebut," jawab mereka. Majelis hakim pun akan melanjutkan sidang pada Selasa (14/3/2023). Sidang selanjutnya dengan agenda keterangan dari saksi.
Usai sidang, Abdul Hamid maupun Ilham Wahyudi langsung didekati keluarganya yang hadir di persidangan. Keduanya enggan berkomentar kepada awak media saat digelandang petugas. "Tidak saya tidak mau berkomentar," tegasnya.
Dalam sidang itu, jaksa mengungkapkan ada 539 kelompok masyarakat (Pokmas) yang dikelola Sahat. Mereka mendapat dana hibah dalam kurun waktu 2020-2023. Semua pokmas itu, tersebar di pulau Madura. Setiap dana hibah yang diberikan, politisi Golkar itu minta fee sebesar 25 persen.
Mereka duduk di kursi pesakitan lantaran melakukan suap kepada Wakil Ketua DPRD Sahat Tua P Simanjuntak. Suap itu diberikan agar memastikan dana hibah dapat diberikan kepada kedua terdakwa. Mereka terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 lalu.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
