Rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke Pelindo tak realistis. Hal ini seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam.
Hal ini lantaran relokasi tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pakar energi Yusri Usman juga menilai relokasi depo tersebut tidak efisien.
"Relokasi Depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar bahkan terkesan lebih kental nuansa politiknya," ujar Syaikul dalam keterangan persnya, Kamis (9/3/2023).
Baca Juga: Bela Anies, Geisz Ragukan Kebarakan Plumpang Karena IMB: Pertamina yang Enggak Becus Kerja?
Menurutnya, membuat zona penyangga di lokasi Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi paling konkret yang dapat dilakukan, sekaligus membebaskan lahan masyarakat hingga jarak yang aman.
Senada dengan Syaikhul, Pakar energi, Yusri Usman pun menilai pemindahan Depo Pertamina Plumpang itu disefisiensi. Menurut analisanya, rencana tersebut akan memakan biaya sampai USD300 juta atau setara dengan Rp4,5 triliun.
Berbeda dengan anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menanggapi peristiwa meledaknya depo Pertamina tersebut.
Andre menegaskan Komisi VI sudah memberikan peringatan kepada Pertamina sejak dua tahun terakhir. Peringatan itu terkait perawatan yang harus lebih intensif di depo dan kilang milik Pertamina mengingat usianya yang sudah tua.
Baca Juga: Tak Setuju Depo Pertamina Plumpang Direlokasi, DPR: Terkesan Lebih Kental Nuansa Politiknya!
"Kita juga harus memaklumi Depo Pertamina Plumpang ini sudah berusia tua ya, dibangun dan dioperasikan di tahun 1974 dan usianya juga sudah begitu tua," bebernya.
"Tentu dengan usia yang cukup tua itu ada resiko-resiko yang terjadi," tutur Andre melalui virtual meeting di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Menurutnya, Depo Pertamina Plumpang saat ini terletak sangat dekat dengan pemukiman padat penduduk. Andre menyayangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum bisa membantu Pertamina untuk menjaga daerah penyangga.
"Nah permasalahannya memang Pertamina tidak bisa menjaga asetnya. Sehingga buffer zone yang seharusnya kosong, dan tanah Pertamina ini tapi (kenapa) bisa dihuni warga. Bukan hanya salah Pertamina, tapi juga salah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang menurut saya tidak mampu membantu Pertamina menjaga aset nya," tegasnya.
Politisi Fraksi Gerindra ini juga menyarankan agar keberadaan depo Pertamina dikaji dan dicarikan solusi terbaik. Usulan pemindahan depo ke Pelindo Newport Priok merupakan pilihan yang tepat.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
