Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menolak menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Budi Heru di sela-sela acara Focus Group Discussion bertema ‘Peran Alumni ITS dalam Memperkuat Energi Keberlanjutan dari Jakarta untuk Indonesia’ di hotel Borobudur Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Baca Juga: PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional tertutup, Golkar: Demokrasi Kita Akan Mundur Selangkah
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membeli mobil listrik untuk para pejabatnya.
Namun, pria 57 tahun itu menolak kendaraan dinas berupa mobil yang ramah lingkungan. "Sesuai intruksi Presiden Nomor 7 Taun 2022, Pemprov DKI berinisiasi membeli mobil listrik untuk para pejabat, tetapi bukan untuk saat saya," kata Heru Budi.
Alumnus Universitas Krisnadwipayana itu menambahkan, hanya cukup menggunakan mobil Toyota Innova sebagai kendaraan dinasnya.
Dia mengatakan saat ini baru menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama tiga hari sudah meminta kendaraan dinasnya cukup berupa mobil berjenis multi purpose vehicle (MPV).
"Saya bukan pejabat, saya cukup naik Toyota Innova saja," kata Pria asal Sumatra Utara itu.
Dia mengatakan saat ini baru menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama tiga hari sudah meminta kendaraan dinasnya cukup berupa mobil berjenis multi purpose vehicle (MPV).
Baca Juga: Dibandingkan Dengan Anies Baswedan, Gibran Rakabuming: Saya Dukung Pak Anies
"Saya bukan pejabat, saya cukup naik Toyota Innova saja," kata Pria asal Sumatra Utara itu.
Harga KDO mobil listrik itu mencapai Rp 800 juta per unitnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
