Ahli hukum tata negara, Refly Harun menanggapi terkait Anies Baswedan yang kerap disudutkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Sebabnya, Anies menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB di permukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakarta Utara, pada 2021 lalu.
Padahal, wilayah tersebut dilarang untuk ditinggali warga, lantaran termasuk area penyangga atau buzzer zone dari depot Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menanggapi ini, Refly menuturkan bahwa insiden kebakaran ini harus dilihat secara keseluruhan terlebih dahulu terkait penyebabnya, sebelum menimpakan kesalahan pada orang lain.
Jika wilayah yang ditinggali warga dinilai berbahaya, maka tutur Refly, Pertamina seharusnya bicara dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Kalau mereka misalnya dianggap wilayahnya berbahaya, kan Pertamina bisa berbicara dengan gubernur yang baru ini, yang kira-kira dianggap jagoan, dan sudah satu jalan satu arus, kan berarti ada kelalaian di situ," ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip Konten Jatim pada Selasa (7/3/2023).
Kemudian, terkait Anies yang kerap dipojokkan karena terbitkan IMB, Refly heran, pasalnya Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat Gubernur DKI juga memberikan KTP buat warga Tanah Merah.
"Jadi kalau sudah terjadi baru menyalahkan orang lain, padahal ternyata yang ngasih KTP itu Jokowi, yang ngasih IMB Anies Baswedan," ucapnya.
Sebelumnya, eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan diminta ikut tanggung jawab atas insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) kemarin.
Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut kalau Anies sempat memberikan izin kepada warga untuk mendirikan bangunan yang sebenarnya dilarang. Hal itu terjadi ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Lebih lagi Depo Pertamina Plumpang memang tidak boleh ditempati pemukiman dengan jarak tertentu.
"IMB yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat, membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," ucap Gilbert.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
