Komunitas Pemilu Bersih menilai para elit politik partai miskin gagasan saat melaksanakan safari politik. Menurut mereka, safari politik hanya sebagai ajang mobilisasi masyarakat untuk mengetes kenaikan elektabilitas capres usungan partai tersebut.
"Enggak bisa dilarang oke aja, tapi digunakan dalam kerangka itu (menaikkan elektabilitas) jadi nggak baik. Sehingga yang ada di sana kan bukan pendidikan memilih tapi mobilisasi untuk mendukung yang bersangkutan," kata Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow.
Baca Juga: NasDem Blak-blakan Soal Ongkos Safari Anies, Ahmad Ali: Memang Tak Punya Duit
Hal itu disampaikan Jeirry di sela deklarasi Komunitas Pemilu Bersih di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (27/2/2023).
Menurut Jeirry, safari politik juga dijadikan sebagai alat ukur dalam menaikkan elektoral partai pengusung. Sehingga tak jarang setelah kunjungan ke beberapa daerah bermunculan rilis hasil survei.
"Tiap ada safari politik mungkin mereka bikin survei untuk melihat ada enggak kenaikkan elektabilitas, positif enggak," ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPD: Promosikan Jajak Pendapat di Kampus Tentang Politik dan Kandidat Politik
Hal itu, lanjut dia, dimanfaatkan partai politik untuk mengeruk simpati masyarakat sebelum kampanye resmi bergulir. Tujuannya tidak lain agar memudahkan pemetaan basis suara dalam Pilpres 2024 mendatang.
"Safari politik ini sepenuhnya digunakan untuk melakukan semacam bergaining, meningkatkan posisi mereka," tandasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO