Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan sebanyak 100 kursi di DPR dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. PKB berharap nasibnya tak seperti partai berwarna hijau lain yang hanya memiliki 19 kursi di parlemen.
Baca Juga: Rakyat Jabar Tetap Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Ini Harapannya
"Dulu pernah PKB itu hanya 28 kursi, itu melihat partai yang lain itu minder kalau jalan. Jangan sampai kayak, mohon maaf, partai ijo yang lain, yang cuman 19 kursi," ujar politikus PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Sekadar gambaran, partai hijau yang memiliki 19 kursi di DPR adalah PPP. Partai berlambang kabah itu menargetkan 39 kursi pada pemilu 2024.
Baca Juga: Jokowi Benarkan Pengunduran Diri Menpora Zainudin
Menurut Jazilul, dalam periode 2019-2024, PKB memiliki posisi penting di DPR. Sebab kader-kadernya menduduki posisi Wakil Ketua DPR, pimpinan komisi, hingga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"PKB alhamdulilah pada 2019 ini menempati posisi-posisi penting di parlemen, menjadi Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, menjadi pimpinan Badan Anggaran, menjadi pimpinan Komisi II, Komisi IV, Komisi X, Komisi VI, dan Komisi XI," ujar Jazilul.
"Ini capaian yang menurut saya harus dipertahankan," kata Wakil Ketua MPR itu menambahkan.
Baca Juga: Jokowi Benarkan Pengunduran Diri Menpora Zainudin
Ia sendiri berharap agar tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal. Sebab, ia melihat masih adanya pihak-pihak yang menginginkan adanya penundaan.
"Mudah-mudahan Pemilu 2024 sesuai agenda dan sesuai jadwal. Sebab, masih ada juga, ada yang ingin dalam tanda kutip menunda Pemilu 2024 ini," ujar Jazilul.
Hal tersebut juga diikuti dengan adanya gugatan terhadap sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK mengabulkan gugatan tersebut dan memutuskan penerapan sistem proporsional tertutup, hal tersebut dinilainya sebagai beban baru.
Baca Juga: Benarkan Anies Antitesis dari Jokowi, Mazdjo Pray: Kebanyakan Ngomong dan Fisiknya Gendut
"Sebab para calon yang sudah dites ini akhirnya kembali ke nomor urut (partai politik. Jadi kompetensi dan lain menjadi tidak penting, karena nomor urut itu dilakukan atau dengan sistem tertutup," ujar Jazilul.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
