"Di antaranya, berperan aktif baik sebagai pemilih, tim sukses capres maupun cawapres, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah," sebutnya.
Politisi asal Belopa, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini mengungkapkan siapapun bisa bergabung dengan pimpinannya ini. Syaratnya, menyepakati sejumlah aturan main organisasi.
Baca Juga: Anies Bertemu Langsung Dengan Beberapa Pimpinan Parpol untuk Memenangkan Pilpres, Megawati Juga?
Misalnya, menolak kekerasan, intimidasi, dan intoleransi. Kemudian, organisasi ini akan fokus kepada kegiatan sosial politik, advokasi dan lingkungan.
"Perlu ditekankan, kita juga menolak wacana penundaan Pemilu 2024," tegasnya.
Eks aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menyebut, sejumlah kepengurusan pusat medio 2023-2028 juga sudah terbentuk. Yaitu, dengan komposisi Ketum Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suptiyanto, Bendahara Umum (Bendum) Edy Pranajaya.
"Didampingi beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, beberapa Wakil Sekjen dan beberapa Wakil Bendum serta alat kelengkapan berupa sayap dan badan otonom ormas atau perkumpulan," katanya.
Badar berbisik, meskipun barisannya tidak bisa menjadi partai peserta Pemilu 2024, bukan tidak mungkin skuad dan ormasnya saat ini akan menjadi partai politik persiapan Pemilu 2029.
Artinya, skuadnya tetap berikhtiar untuk berjuang di jalur politik. Ke depan, katanya, pengurus DPP yang terbentuk di Munas Berkarya, segera melengkapi pengurus di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota di tahun ini. Artinya, peran dan jangkauan organisasi ini akan berada di seluruh Indonesia.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
