Beredarnya foto sekelompok orang yang mengaku Forum Persaudaraan Islam (FPI) yang menyatakan dukungan untuk eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memicu respon dari sejumlah pihak yang menyebut aksi itu sebagai politisasi agama.
Politisasi agama sendiri merupakan politik manipulasi terkait pemahaman dan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan, menggunakan propaganda, indoktrinasi, kampanye, yang disebarluaskan atau disosialisasikan dalam wilayah publik.
Hal ini diinterpretasikan atau dilaporkan agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan, dan menjadikannya seolah-olah ialah pengetahuan keagamaan atau kepercayaan.
Setelahnya, demi mempengaruhi kesepakatan keagamaan, dilakukan tekanan dalam upaya memasukkan kepentingan terhadap sesuatu menjadi agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik.
Adapun, UIN Jakarta menyebut penggunaan agama dalam politik disebut politisasi agama jika pelibatan agama tersebut dilakukan sebagai berikut:
- Berdasarkan dalil-dalil keagamaan atau argumentasi yang bersifat diperselisihkan (khilafiyah),
- Penggunaan agama disertai kampanye negatif, kebencian dan/atau permusuhan terhadap lawan politik.
- Berorientasi hanya kepentingan kelompok, dan mengabaikan kepentingan nasional.
Di Indonesia, penggunaan isu-isu agama alias politisasi agama juga terjadi. Misalnya, terutama pada masa kampanye Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2016. Pada 2019, banyak muncul ungkapan tokoh politik yang bisa disebut sebagai politisasi agama.
Seperti yang diketahui, relasi agama dan politik sangat erat dan berkelindan dalam bentangan sejarah. Keduanya selalu menarik diperbincangkan, olah sarjana sosial, ilmuwan politik, akademisi, agamawan, bahkan hingga birokrat sama-sama getol membicarakan masalah ini dari berbagai sudut pandang.
Mengutip jurnal ‘Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia’, banyak karya akademik yang mendiskusikan fenomena hubungan agama dan politik, baik yang kontemporer maupun yang klasik.
Baca Juga: Aksi FPI Dukung Anies Disebut Bentuk Politisasi Agama
Misalnya, salah satu karya seorang profesor ilmu politik di Bar-Ilan University, Jonathan Fox, menjadi contoh karya yang kontemporer dan komprehensif berjudul ‘An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice’ (2012).
Survei yang dilakukannya membuktikan adanya pluralitas sikap terhadap agama dan politik. Jadi, sama besar antara pemerintah yang mendukung ataupun membatasi ruang gerak agama. Di satu sisi, banyak pemerintah yang mengunci peran sentral agama di publik, sedangkan pihak lainnya membiarkan agama menjadi pemengaruh dan pendikte dunia politik.
Intinya, netralitas politik terhadap agama semakin langka dan pada saat bersamaan, agama juga perlahan menjadi entitas yang semakin penting dalam politik.
Baca Juga: FPI Deklarasi Dukung Anies di Pilpres 2024, Guntur Romli: Politisasi Jihad
Dan ini betul-betul terjadi. Ada negara yang memisahkan politik dan agama secara ketat, seperti sejumlah negara di Eropa. Meski begitu, ada pula yang menganggap agama sebagai instrumen penting dalam politik pemerintahan, seperti Amerika Serikat (AS) dan berbagai negara yang mayoritas penduduknya muslim termasuk indonesia.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
