Menu


Cak Imin Ingin Jabatan Gubernur Dihapus, Begini Tanggapan Waketum PAN

Cak Imin Ingin Jabatan Gubernur Dihapus, Begini Tanggapan Waketum PAN

Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Konten Jatim, Depok -

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tengah menjadi sorotan berbagai pihak usai omongannya yang ingin menghapus jabatan Gubernur beberapa saat lalu. Meskipun sudah diklarifikasi, ucapannya tersebut terlanjur menuai reaksi negatif dari orang-orang.

Mengutip JPNN pada Minggu (5/2/2023), ketidaksetujuan tersebut juga datang dari Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi.

Baca Juga: Ibu Muda Lecehkan 9 Anak Lelaki, Paksa Anak Perempuan Tonton Kegiatan Dewasa

"Saya tidak sependapat dengan gagasan Cak Imin yang ingin menghapus posisi gubernur dari sistem dan tata kelola pemerintahan nasional," kata Viva Yoga Mauladi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Ide penghapusan jabatan gubernur disampaikan Cak Imin dengan tujuan efisiensi anggaran. Viva Yoga Mauladi menyebut posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, secara geografis dan geopolitik menjadi penting.

Baca Juga: PPP Targetkan 50 Kursi DPR untuk Pemilu 2024

Posisi gubernur menurutnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik melalui desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. 

"Dengan demikian, rencana pembangunan nasional dapat dipercepat melalui fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari gubernur," tuturnya. 

Selain itu, gubernur juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena dapat menciptakan integrasi wilayah kerja. Oleh karena itu, kata Viva Yoga Mauladi, posisi gubernur dapat dimaksimalkan untuk membangun integrasi nasional.

Baca Juga: Prediksi Pengamat Soal Pilpres Melihat Koalisi Sekarang: Ganjar-Erick Menang

"Ini karena gubernur bertanggung jawab kepada presiden, maka fungsi gubernur sebagai integrator nasional menjadi signifikan," ujarnya. 

Dia justru mendorong ada kajian akademis tentang bagaimana mekanisme pemilihan yang benar menurut konstitusi dan yang baik demi kepentingan bangsa. Apakah sebaiknya gubernur dipilih melalui pilkada atau ditunjuk langsung oleh presiden, karena jabatan itu merupakan wakil pemerintah pusat. 

Baca Juga: Koalisi Perubahan Klaim Akan Terus Dukung Pemerintahan Jokowi

"Atau dipilih melalui mekanisme pemilihan di lembaga legislatif provinsi," lanjut Viva Yoga Mauladi. 

Dirinya mengatakan model pemilihan gubernur tersebut mesti didasarkan pada pemikiran model mana yang paling ideal membawa kebaikan bagi kemajuan dalam pembangunan daerah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat

Baca Juga: NasDem Dan PKS Adakan Pertemuan, Sebut Nama Ini Jadi Cawapres Anies

Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan JPNN.