Partai NasDem adalah salah satu partai politik yang aktif menuju Pemilu 2024, mulai dari deklarasi capres sampai safari yang dilakukan Ketua Umum Surya Paloh.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro, mengatakan bahwa Partai Nasdem mengantarkan Presiden Jokowi sampai 2024. Tapi, ada sebagian yang menilai komitmen itu harus dijaga sampai Pemilu 2024.
Baca Juga: NasDem dan Golkar Bertemu Pada Rabu Pon, Pengamat: Ini Berdampak Buruk Bagi Pemerintahan Jokowi
Sebab, ia menuturkan, mereka menganggap kalau mendukung pemerintah dalam Pemilu 2024 pastinya tidak boleh mencalonkan yang dianggap tidak disetujui. Padahal, Zuhro menilai, itu menjadi hak dari parpol-parpol untuk melakukan persiapan.
Jika itu diteruskan, ia berpendapat, Pemilu 2024 akan seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang selalu terburu-buru pada waktu terakhir mendaftarkan capres.
"Seharusnya, tidak bisa selalu seperti itu dipertahankan," kata Zuhro mengutip Republika, Jumat (3/2/2023).
Ia mengingatkan, NasDem memiliki tradisi mendului dalam mengumumkan capres. Sebelum deklarasi Anies Baswedan sebagai capres, Partai Nasdem terdepan pula mendeklarasi Joko Widodo sebagai capres pada pilpres periode sebelumnya.
"Masalahnya, bukan mendului, tapi yang dipilih untuk mendului yang masalah. Seandainya yang dideklarasi mungkin lainnya atau rambut putih, beda cerita," kata Zuhro.
Zuhro menerangkan, Indonesia memang memasuki kompetisi kontestasi yang mulai sangat mengandung kehati-hatian. Artinya, kompetisi kontestasi harus dilakukan secara sehat, tidak boleh ada diskriminasi, ini harus jadi peluang yang setara.
Jadi, siapapun yang memenuhi kriteria untuk dicalonkan dan ada partai pengusung boleh ikut dalam pilpres, tidak boleh ada diskriminasi. Jadi, tidak ada yang salah Nasdem mengusung Anies atau Ganjar, atau PDIP mengusung Puan atau lainnya.
"Tidak salah pula kalau dilakukan KIB, Gerindra-PKB, tidak boleh ada yang seolah kalau bukan yang direstui tidak boleh, itu bukan kompetisi namanya, rekrutmen biasa saja, tidak perlu ada pemilu, tidak perlu dipilih rakyat kalau seperti itu," ujar Zuhro.
Zuhro mengaku prihatin, ada semacam pandangan yang dikembangkan seolah kalau kita memilih Anies Baswedan itu bangsa Indonesia bakal hancur. Bahkan, disebut kalau memilih Anies Baswedan menimbulkan ancaman terhadap persatuan nasional.
"Itu salah besar, tidak boleh dimaknai seperti itu," pungkas Zuhro.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
