Keputusan Anies dalam melarang FPI dan HTI jika terpilih jadi presiden dinilai bertentangan dengan stigma demokratis dan liberal yang melekat kepadanya.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno. Dia menilai, Anies sama saja dengan pemerintah saat ini yang membubarkan organisasi secara sepihak.
Baca Juga: FPI dan HTI Dinilai Jadi Simalakama untuk Anies, Gus Choi Yakin Ormas Ini Baik dan Tidak Merepotkan
"Aneis ini kan selalu dikesankan sebagai sosok yang cukup demokratis, dia moderat dan pikirannya terbuka," kata Adi Prayitno dalam diskusi Adu Perspektif, Kamis (2/2/203).
"Nah kan pertanyaannya adalah apakah ini juga akan menggunakan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini menggunakan tangan besinya mengeluarkan ormas-ormas tanpa dialog, membubarkan ormas-ormas tanpa proses pengadilan. Itu kan itu paradoks bertabratan," sambungnya.
Baca Juga: NasDem Tegaskan Anies Bukan Petugas Partai
Menurut Adi, pola yang digunakan Anies dalam menghadapi organisasi terlarang sama saja dengan pola yang diterapkan pemerintahan Jokowi. Padahal seseorang yang menjunjung tinggi nilai demokrasi akan membiarkan segala apapun tumbuh berkembang selama tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
"Satu sisi Anies dipersepsikan sebagai sosok yang dia cukup terbuka dengan pikiran apapun, tapi pada saat yang bersamaan pola pikirnya sama atau ingin disamakan dengan pola pemerintahan saat ini," jelasnya.
Adi menilai, Anies Baswedan bisa saja menantang HTI dan FPI untuk membuktikan kesuksesan negara Khilafah alih-alih membubarkan mereka secara paksa.
Baca Juga: NasDem Pastikan FPI Tetap Terlarang Jika Anies Presiden, Gus Choi: Gak Usah Dipertentangkan
"Saya membayangkan HTI dan FPI itu ditantang berdebat dan berkelahi. Coba tunjukkan oleh mereka apakah ada bukti di negara-negara di dunia itu yang misalnya berani menunjukkan kesuksesan tentang negara Islam. Itu nggak ada. Saya membaca HTI dan FPI itu hanya sebatas retorika," imbuhnya.
Diketahui, Partai Nasdem melalui Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Hermawi Taslim memastikan bahwa Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan tetap dilarang meskipun Anies Baswedan terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.
"Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden NasDem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang," kata Taslim
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
