Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, semua kebijakan yang dibuat atau diusulkan itu perlu dikaji. Termasuk usulan penghapusan jabatan Gubernur oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Menurut Presiden Jokowi untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas dan terukur.
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Menghasilkan Keuntungan Kedua Belah Pihak
“Semua memerlukan kajian yang mendalam. Ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan dan kalkulasi,” ujar Presiden dalam keterangan pers usai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, pada Kamis (2/2).
Baca Juga: Cak Imin Usul Hapus Pilgub, Pengamat: Jabatan Gubernur Tidak Banyak Berguna
Presiden juga menyebut beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.
“Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of control-nya yang harus dihitung semua,” ucap Presiden.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
